Penunjukan Langsung Direktur LPP, Kemunduran Demokrasi di HMI

Arven Marta )*
*Direktur Eksekutif LEMI PB HMI 2018-2020

Secara historis Lembaga Pengembangan Profesi (LPP) yang ada dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)dibentuk untuk memenuhi basic need (kebutuhan dasar) masing-masing kader HMI. Kebutuhan dasar kader HMI yang tidak semuanya berpikiran politis, lalu sebagai wadah bagi mereka untuk mengembangkan keilmuan yang didapat selama perkuliahan, maka LPP dibentuk.

Selain juga disebabkan HMI sebagai organisasi mahasiswa tertua dan terbesar di Indonesia dengan jumlah kader yang puluhan ribu tentu tidak semuanya dapat terakomodir dalam struktural kepengurusan yang terbatas jumlahnya. Nah, atas dasar itulah LPP hadir. Hadir sebagai jawaban atas keinginan kader HMI menuju dunia profesional yang sebenarnya.

Hal itu tertuang dalam anggaran rumah tangga HMI yang diterjemahkan lebih lanjut serta terperinci melalui pedoman Lembaga Profesi yang berdiri sendiri secara utuh agar lembaga profesi benar-benar profesional dari hulu sampai ke hilir atau isitilah lainnya adalah benar-benar independen.

Dalam perjalanannya, LPP benar-benar profesional, termasuk dalam pemilihan Direktur Eksekutif. Pemilihan Direktur Eksekutif LPP tingkat nasional atau biasa disebut dengan Badan Koordinasi Nasional (Bakornas) dilakukan setiap dua tahun sekali mengikuti masa periodesasi Ketua Umum Pengurus Besar HMI (PB HMI) dan dilaksanakan secara demokratis melalui forum Musyawarah Nasional (Munas) yang diselenggarakan secara mandiri dan profesional oleh masing-masing LPP seperti halnya Kongres HMI.

LPP Jangan Sampai ‘Terbawa Arus’ Konflik Internal PB HMI

Konflik tidak sepenuhnya kita pandang sebagai hal yang buruk. Dalam ilmu manajamen, konflik justru dibutuhkan dalam organisasi, agar ada proses evaluasi dan kemajuan bagi organisasi. Tetapi perlu kita catat bahwa dalam penyelesaiannya harus mengarah ke substantif konflik, bukan berdasarkan ketidaksukaan pada individu semata.

Penyelesaiannya harus sesuai dengan mekanisme organisasi, tidak bisa semaunya. Atas dasar itulah nantinya akan bertemu titik temu.

Sudah viral di berbagai media sosial kita menyaksikan bahwa dalam beberapa bulan terakhir konflik internal dalam tubuh PB HMI semakin tinggi.

Kencangnya arus konflik internal PB HMI jangan sampai membuat LPP ikut terbawa arus. Harapannya, semoga kita semua yang berada didalam kepengurusan LPP memastikan bahwa LPP tidak terpengaruh dengan konflik internal yang hingga kini belum bertemu titik temu nya.

Khusus untuk Badan Koordinasi Nasional Lembaga Ekonomi Mahasiswa Islam PB HMI (Bakornas LEMI PB HMI) tidak akan terpengaruh oleh konflik ditubuh internal PB HMI. Saya berkomitmen Bakornas LEMI PB HMI tetap fokus pada program kerja yang sudah ditetapkan.

LPP Sebagai Penyeimbang

Hadirnya LPP pada dasarnya adalah membantu PB HMI dalam mentranformasikan program-program kerja PB HMI. Kita dituntut untuk mengedepankan profesionalitas berdasarkan basic (dasar) keilmuan masing-masing. Penilaiannya berbasis kinerja.

Maka dari itu sudah seharusnya LPP jangan hanya dipandang sebagai warga kelas dua saja di HMI, apalagi ada yang beranggapan LPP hanya sebagai tempat parkir untuk masuk dalam struktural PB HMI, itu keliru.

LPP harus diperhatikan keberadaannya dan dipertajam lagi, mengingat kedepan kompetensilah yang menjadi tantangan bagi kita semua, maka dari itu kompetensi keprofesaian harus menjadi way of life (pandangan hidup) bagi kader semua kader HMI.

Sikap Bakornas LEMI PB HMI

Di internal LEMI, kita menolak tafsiran PB HMI dan MPK PB HMI, yang menafsirkan ditiadakannya Musyawarah Nasional (Munas). Hasil-hasil Kongres HMI ke-XXX di Ambon tahun 2018 banyak menghasilkan pedebatan, terkhusus pada pasal 47 Anggaran rumah tangga (Art) HMI, dalam pasal tersebut mengatakan direktur LPP ditunjuk langsung oleh PB HMI berdasarkan pedoman dasar dan pedoman rumah tangga masing-masing lembaga. Berdasarkan masing-masing lembaga di setiap LPP punya mekanisme. Semuanya mengharuskan Munas dalam memilih direktur.

Pasca kongres ada enam LPP yang telah melaksanakan Munas, LTMI, LEMI, LKBHMI, LAPMI, LAPENMI, LKMI dan LDMI.

Secara tidak langsung PB HMI telah membenarkan Munas tetap ada. Beberapa SC kongres pun telah mengkonfirmasi bahwa di kongres Ambon tidak ada sedikitpun klausul perubahan soal LPP.

Muncul stigma bahwa Munas LPP sarat dengan muatan politis dan menghabiskan cost (biaya) terlalu banyak, itulah rasionalisasi yang muncul atas penafsiran tersebut. Namun demikian tidak ada juga yang dapat menjamin bahwa Direktur Eksekutif LPP ditunjuk langsung oleh PB HMI tidak ada muatan politis, justru hal tersebut yang sebenarnya sangat tinggi kepentingan politisnya. Saya bukannya suudzon, tapi berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah apalagi sekelas PB HMI pasti memilih Direktur Eksekutif LPP tetap berdasarkan kepada like or dislike (suka atau tidak suka) terhadap individu seseorang.

Secara keseluruhan pun sebenarnya tidak ada yang mendebatkan hasil Munas. Jika kemudian ada satu LPP yg diperdebatkan bukan berarti yang lain mesti dikorbankan juga. Dari 6 LPP yang sudah menyelenggarakan Munas toh 5 hasil Munas tetap diterima dan berjalan dengan lancar.

Bahkan 1 LPP yang sempat diperdebatkan dan digugat dalam rapat harian pun telah menghasilkan Direktur Eksekutif terpilih. Hanya satu LPP yang hingga kini belum melaksanakan Munas yang disebabkan bukan persoalan hasil Munasnya, tapi lebih kepada persoalan Direktur Eksekutif LPP nya yang tak kunjung melaksanakan Munas.

Sebuah Kemunduran Demokrasi di PB HMI

Sama-sama kita ketahui bahwa pergantian kepemimpinan ditubuh HMI, mulai dari komisariat, koordinator komisariat, cabang, badan koordinasi, badan pengelola latihan, korps HMI-wati dan LPP (baik tingkat cabang dan PB HMI) semuanya dilakukan melalui mekanisme secara demokratis.

Dengan nama-nama sebagai berikut, Rapat Anggota Komisariat (RAK) untuk memilih Formateur/Ketua Umum Komisariat, Musyawarah Komisariat (Muskom)untuk memilih Formateur/Ketua Umum Koordinator Komisariat, Konferensi Cabang (Konfercab)atau Musyawarah Cabang (Muscab)untuk memilih Formateur/Ketua Umum Cabang, Konferensi Daerah (Konferda) atau Musyawarah Daerah (Musda) untuk memilih Formateur/Ketua Umum Badan Koordinasi (Badko), Musyawarah Besar (Mubes) untuk memilih Formateur/Direktur Badan Pengelola Latihan (BPL) tingkat Cabang dan Musyawarah Nasional (Munas) untuk memilih Formateur/Direktur BPL PB HMI (forum Munas juga digunakan untuk memilih Formateur/Direktur Eksekutif LPP Bakornas PB HMI), Musyawarah Kohati (Musko) untuk memilih Formateur/Ketua Umum Kohati mulai dari tingkat Komisariat, Koordinasi Komisariat, Cabang, Badko dan PB HMI dan Musyawarah Lembaga (Muslem) untuk memilih Formateur/Direktur Eksekutif LPP tingkat Cabang.

Semua nama-nama dalam pemilihan untuk pergantian kepemimpinan ditubuh HMI dilangsungkan secara demokratis, tidak ada pemilihan yang dilakukan secara otoriter. Komisariat, Korkom, Cabang, Badko, PB HMI, BPL, Kohati baik tingkat Komisariat, Korkom, Cabang, Badko dan PB HMI, BPL baik tingkat Cabang dan PB HMI serta LPP baik tingkat Cabang dan PB HMI semuanya dilakukan oleh kepengurusan yang akan mendekati akhir periodesasi.

Hal tersebut dikecualikan untuk pemilihan kepemimpinan yang baru pertama kali berlangsung atau memilih pemimpin LPP yang sudah lama vakum atau mati suri dan tidak ada itikad baik untuk menyelenggarakan pesta demokrasi atau pergantian pemimpin, maka sepenuhnya ditunjuk oleh Komisariat, Cabang, Badko dan PB HMI dengan terlebih dahulu menunjuk carateker atau melaksanakan musyawarah yang sepenuhnya berada dibawah kendali mereka yang disebutkan diatas.

Namun, jika ternyata prasyarat tersebut tidak terpenuhi, maka tidak ada alasan penunjukkan langsung oleh PB HMI dalam memilih Direktur Eksekutif Bakornas LPP PB HMI. Karena semuanya harus ada aturan main yang jelas. Dan aturan main yang jelas adalah melaksanakan Musyawarah Nasional.

Penunjukkan langsung Direktur Eksekutif LPP PB HMI yang diwacanakan oleh PB HMI telah membuat kemunduran demokrasi dalam tubuh PB HMI. Seharusnya PB HMI harus menjadi ujung tombak dalam menjalankan proses demokrasi, bukan malah merusak tatanan demokrasi yang sudah berlangsung secara simultan di tubuh PB HMI. Mengutip pribahasa “jika kuku panjang, jangan jarinya yang di potong”.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *