Penanganan Kebakaran Gambut Perlu Peran Aktif Masyarakat

Independensia.id | Aceh – Di awal tahun 2019 ini, lebih dari 5 Ha lahan gambut di Kabupaten Aceh Barat terbakar. Hal ini menjadi ancaman untuk kelangsungan ekosistem yang ada di sekitarnya. Hilangnya fungsi pengaturan tata air dan Co2 yang dilepaskan meningkatkan kadar emisi gas rumah kaca  yang berpengaruh pada perubahan iklim.

“Gambut merupakan ekosistem penting dan rapuh, maka dari itu harus dilindungi”, kata Monalisa, SP, M.Si, Ketua Tim Pakar Jaringan Masyarakat Gambut (JMG) Sumatera kepada reporter Independensia.id.

Menurut Monalisa, penanganan dan pencegahan kebakaran di lahan gambut haruslah melibatkan peran serta masyarakat. Sementara kondisi yang ada saat ini kesadaran masyarakat belum sepenuhnya ada. Desakan kebutuhan ekonomi membuat masyarakat melakukan konversi lahan gambut untuk budidaya pertanian atau menjualnya ke pihak korporasi untuk dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan kelapa sawit. Padahal, Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Aceh Barat telah memberikan bantuan untuk ternak ikan lele yang dapat dilakukan di lahan gambut dan sekitarnya.

“Meskipun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah membentuk TKPPEG (Tim Kerja Pengendalian dan Pengelolaan Ekosistem Gambut-red), namun belum bisa bekerja secara efektif karena belum adanya pembinaan secara optimal”, ujar Monalisa.

Saat ini kebijakan pengelolaan ekosistem gambut di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2016 yang merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut. Kebijakan yang sering dikenal dengan ‘PP Gambut’ ini menjadi landasan dibentuknya Badan Restorasi Gambut (BRG) berdasarkan Perpres Nomor 1 tahun 2016 dan menjalankan program Desa Peduli Gambut sebagai bentuk penjagaan keberlanjutan ekosistem lahan gambut.

 

Reporter: Rahmatun Fauza
Editor: Bergas C Baskoro

Hits: 6

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *