Ironi Negara Agraris, Kampus Terjebak dalam Pusaran Birokrasi

Independensia.id|Bogor – Indonesia memiliki lebih dari 70 ribu desa yang 73% di antaranya merupakan desa pertanian. Namun nyatanya beras, jagung, dan produk pangan banyak yang impor. Kampus gagal menjadi motor penggerak intelektualitas dan pusat reproduksi pengetahuan untuk mengelola sumberdaya alam, karena dijejali dengan birokrasi.

Demikian pernyataan yang disampaikan oleh Kepala Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3) Institut Pertanian Bogor, Sofyan Sjaf dalam memantik diskusi dengan tema “Dari Kampus dan Desa Membangun Peradaban” di Warung Kopi Pemula, Bogor pada Jum’at (08/02/2019). Selain Sofyan, nampak hadir sebagai narasumber adalah Siti Nurianty (Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan), Nurdiansyah (Ketua BEM KM IPB), Syaehu Syam (Kepala Desa Babakan), dan Urip Iskandar (Kepala Desa Cibitung Wetan).

“Tantangan hari ini adalah bagaimana melahirkan peradaban dari desa, karena desa adalah unit kelembagaan sosial terkecil di mana sistem sosial berjalan”, ujar Sofyan yang juga sebagai dosen di Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor.

Lebih lanjut Sofyan memaparkan, bahwa dalam membangun peradaban sebagai landasan dalam mengelola sumberdaya alam di Indonesia, desa dan kampus harus berkolaborasi. Desa sebagai sumber nilai-nilai, sementara kampus adalah pusat intelektualitas dalam memproduksi sekaligus mereproduksi pengetahuan dan inovasi yang dibutuhkan oleh desa. Kebutuhan teknologi oleh masyarakat, harus mampu dijawab oleh kampus. Jika kampus tidak mampu hadir di desa, maka peradaban tidak mungkin terbangun.

Siti Nurianty yang juga alumni IPB jurusan teknologi pertanian ini menyatakan bahwa desa akan tumbuh dan berkembang apabila ekonominya berkembang. Potensi desa dapat dikembangkan dengan baik dengan mengoptimalkan Alokasi Dana Desa (ADD), kelembagaan ekonomi desa seperti BUMDes, dan sumber daya manusia yang ada di masing-masing desa.

“Sesuai visi dalam mewujudkan Kabupaten Bogor termaju, nyaman, dan berkeadaban, Pemerintah Kabupaten tidak bisa apabila bekerja sendiri, tanpa melibatkan peran kampus dan masyarakat”, ungkap Siti.

Suasana Diskusi di Warung Kopi Pemula, Bogor

Sejalan dengan hal tersebut, Nurdiansyah menyampaikan bahwa BEM KM IPB dalam kepemimpinannya membentuk dua Kementerian yang fokus bekerja untuk membangun kolaborasi dengan masyarakat dalam program desa binaan. Kedua kementerian tersebut adalah Kementerian Sosial dan Kemasyarakatan, dan Kementerian Pertanian dan Desa. Selain program desa binaan, akan ada program Pasar Rakyat Tani, Gerakan Mahasiswa Turun Desa, dan Kunjungan Desa.

“Kedua kementerian tersebut merupakan wujud menjalankan mandat pengabdian masyarakat sebagai bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi”, kata Nurdiansyah.

Sementara itu, dari pihak desa yang diwakili oleh Kepala Desa Cibitung Wetan dan Kepala Desa Babakan, Kabupaten Bogor menyampaikan bahwa saat ini desa ‘dihantui’ oleh isu korupsi terkait pengelolaan dana desa. Aspek manajemen keuangan dan administrasi yang dinilai rumit tanpa diimbangi kapasitas sumberdaya aparatur desa yang memadai kerap membuat kepala desa tersangkut kasus korupsi.

“Pemerintah Kabupaten perlu memfasilitasi pelatihan terkait pengelolaan dana desa, bahkan sampai detail agar meminimalkan resiko kesalahan yang berujung pada jeratan hukum”, pungkas Urip, Kepala Desa Cibitung Wetan.

Hits: 3

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *