Jelang Internasional Women’s Day, Aliansi Clamber Tuntut Perlindungan Terhadap Perempuan

Independensia | Bandung – Beragam persoalan mengenai hak-hak perempuan di Indonesia masih menjadi polemik dan terus diperjuangkan oleh beberapa komunitas dan organisasi pergerakan. Sebab, hak-hak perempuan dalam pendidikan, perpolitikan, jaminan kesehatan, kekerasan, serta ketidakadilan di tempat kerja yang sudah lazim terjadi terkait upah.

Guna memperingati Internasional Womens Day yang jatuh pada tanggal 08 Maret setiap tahunnya, Aliansi Clamber akan menghelat Konferensi Pers (Konpers) sekaligus menyoal beragam pokok permasalahan perempuan di Indonesia sebagaimana yang dimaksud. Konpers tersebut akan berlangsung di Kampung Aliansi Tamansari, Bandung, Rabu (6/4/2019)

“Aksi dari Aliansi Clamber ini untuk memperingati Internasional Womens Day yang bertema Bergerak Keluar Dari Kelas Tertindas Mewujudkan Politik Alternatif Perempuan Melalui Demokrasi Sejati,” kata Meha Angin Malam

Meha mengatakan, atas beragamnya kondisi tersebut, Aliansi Clamber di hari Perempuan Internasional ini, menuntut beberapa hal, misalnya mengenai Peraturan Pemerintah tentang Penguoahan di bidang ketenagakerjaan.

“Di bidang ketenagakerjaan, kami mengusulkan untuk menabut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan. menjamin hak maternitas buruh perempuan, wujudkan lingkungan kerja yang aman, sehat dan terbebas dari pelecehan, kekerasan seksual serta menghapuskan upah Padat Karya,” Imbuhnya

Poster Undangan Konpers Menuju International Woman’s Day

Sementara itu, di bidang Agraria, Aliansi Clamber juga menuntut agar menghentikan pembangunan infrastruktur yang merampas tanah rakyat. Meha mengatakan, dari reforma agraria hingga kedaulatan pangan bagi rakyat harus benar-benar diwujudkan.

“Wujudkan Reforma Agraria sejati, hentikan sertifikasi lahan yang menjerat rakyat pada skema utang, tarik mundur militer dari ruang hidup rakyat, bubarkan komando territorial dan wujudkan kedaulatan pangan bagi rakyat,” Ucap Meha

Tudak hanya itu, lebih lanjut lagi, Aliansi Clamber juga menuntut adanya pemerataan pendidikan. Mereka berharap pemerintah dapat membangun lembaga independen yang bertugas menuntaskan kasus-kasus pelecehan dan kekerasan di pendidikan Tinggi.

“Cabut UUPT No 12 tahun 2012, wujudkan pendidikan yang gratis, demokratis dan ramah gender. Galakan pendidikan kesehatan reproduksi dan seksual yang komprehensif dalam setiap jenjang kehidupan. Oleh karena itu, kami meminta agar segera menghapuskan diskriminasi orientasi gender dan seksual,” Lanjutnya

Menilik sejarahnya, hari perempuan Internasional merupakan momen peringatan persatuan gerakan perempuan dan kelas-kelas tertindas yang bermula dari pertemuan kelompok sosialis internasional di Kopenhagen, Denmark pada tahun 1910 yang memutuskan untuk diadakan Hari Perempuan Internasional sebagai momen perjuangan perempuan menuntut keikutsertaannya dalam partisipasi politik.

Kontributor : Pipin L. Hakim

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *