MN KAHMI : Perlu Konsensus Nasional dalam Menuntaskan Agenda Reforma Agraria

Independensia | Jakarta – Majelis Nasional Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI) menilai, wacana yang berkembang terkait Hak Guna Usaha (HGU) dan Reforma Agraria yang terus bergulir harus ada solusi konkrit dalam menyelesaikan masalah tersebut.

Wacana HGU ini muncul di tengah masyarakat hingga menjadi perbincangan hangat setelah debat Pilpres yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada tanggal 17 Februari lalu.

Melalui Bidang Lingkungan Hidup, Kehutanan & Perubahan Iklim serta Bidang Energi & Pertambangan Majelis Nasional KAHMI. Alumnus HMI ini telah melakukan kajian mendalam pada Selasa (5/3/19).

“MN KAHMI berpendapat bahwa redistribusi penguasaan tanah adalah hal yang mendesak dilakukan untuk memecahkan masalah keadilan agrarian, hal ini sebagai upaya menjaga kesatuan dan persatuan bangsa,” Kata DR. Herman Khaeron selaku Presidium MN KAHMI melalui keterangan tertulisnya

Herman mengatakan bahwa, MN KAHMI memahami ada banyak kendala hukum di tataran operasional dalam menjalankan agenda reforma agraria sebagai upaya menegakkan marwah konstitusi.

“MN KAHMI juga menyadari pemulihan kondisi tanah sebagai sumberdaya agraria adalah penting untuk menjamin keberlangsungan sumber kehidupan segenap warga negara,” Ucap Herman

Melihat kondisi tersebut, kata Herman, MN KAHMI menyarankan kepada Pemerintah agar dapat menyelesaikan dengan langkah-langkah strategis sesuai dengan konstitusi yang berlaku.

“Membangun konsensus nasional reforma agrarian, hal ini sebagai landasan bagi langkah-langkah strategis dan operasional bersama oleh seluruh elemen bangsa dalam mengembalikan struktur penguasaan dan pemulihan kondisi tanah sebagaimana amanah konstitusi,” Paparnya

MN Kahmi juga merekomendasi beberapa lembaga untuk melakukan konsensus, antara lain, Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Segera membuka informasi kepada publik mengenai HGU, sebagaimana putusan MA 121K/TUN/2017 dan memberlakukan sama untuk hak pengelolaan lainnya atas tanah yang dikuasai negara,” lanjutnya (Red)

Hits: 1

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *