Jihad Konstitusi dalam Perbaikan Pengelolaan Sumberdaya Alam Indonesia

Independensia | Jakarta – Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI) menegaskan pentingnya isu perbaikan kebijakan dan tata kelola sumberdaya alam dalam agenda politik kepemimpinan bangsa di masa depan. Momentum pilpres dan pileg 2019 diharapkan menjadi ajang kontestasi dalam rangka jihad konstitusi dan jihad legislasi, demi terwujudkan kemakmuran dan keadilan bagi segenap rakyat Indonesia. Demikian pengantar yang disampaikan oleh Lukman Malanuang selaku moderator pada dialog kebangsaan MN KAHMI pada Jum’at (28/03/2019) di Hotel Bidakara, Jakarta.

“Politik bukan hanya tentang merebut kekuasaan, namun yang terpenting adalah bagaimana kekuasaan digunakan demi kebajikan bagi bangsa dan umat”, ungkap Rokhmin Dahuri, anggota Dewan Pakar Majelis Nasional Korps Alumni HMI (MN KAHMI) yang pernah menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan pada tahun 2001 – 2004.

Rokhmin menambahkan, bahwa adanya sumberdaya alam yang melimpah, tidak serta merta membuat Indonesia maju. Pertumbuhan ekonomi Nasional sebesar 5 persen dinilai masih belum mampu mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran. Isu pangan, energi, air, dan kelestarian lingkungan harus menjadi isu utama dalam agenda perbaikan kebijakan dan tata kelola sumberdaya alam. Hal ini sangat bergantung pada perbaikan sistem politik dan pemerintahan.

Menurut Rokhmin, Indonesia memiliki posisi geoekonomi dan geopolitik yang sangat strategis dimana 45% dari seluruh komoditas dan produk yang diperdagangkan di dunia dengan nilai 1.500 Trilyun dolar AS/tahun dikapalkan melalui Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI). Keunggulan ini harusnya mampu menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia dan menjadi rujukan bagi bangsa-bangsa lain dalam berbagai bidang kelautan, mulai dari ekonomi, IPTEK, pertahanan dan keamanan, serta tata kelola kelautan (ocean governance).

Selama ini, imbuh Rokhmin, Indonesia masih belum mampu mengelola sumberdaya kelautannya dengan baik karena dihadapkan pada 3 persoalan utama. Pertama, adalah soal kepemilikan (ownership) sebagai kunci kedaulatan dalam pengambilan segenap keputusan pengelolaan. Kedua, kurangnya tingkat profesionalitas, termasuk adopsi dan inovasi teknologi serta rantai pasok (supply chain) industri yang tidak memadai. Ketiga, masih minimnya pola pengelolaan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Sementara itu, dalam konteks pengelolaan energi, Sudirman Said menyampaikan bahwa kemandirian dan kedaulatan energi Indonesia hanya bisa ditempuh apabila ada sosok kepemimpinan yang kuat dan tegas, serta tahan terhadap tekanan dan intervensi dari pihak luar. Selain itu, pemimpin bangsa ke depan harus memiliki pengetahuan, baik terkait sejarah di masa lalu maupun dalam menentukan proyeksi di masa depan.

Menurut Sudirman yang pernah menjabat sebagai Menteri ESDM pada Kabinet Kerja era Presiden Jokowi pada tahun 2014 – 2016 ini, terdapat paradoks dalam kebijakan dan tata kelola energi di Indonesia, dimana konsumsi energi lebih besar ketimbang produksi yang mengakibatkan Indonesia selalu tergantung pada impor, namun di sisi lain sangat senang menjual bahan mentah energi fosil ke luar negeri.

“Menurut pengalaman saya, ini sulit diluruskan karena hulunya sangat keruh, soal politik, bagaimana undang-undang dibuat, anggaran dibuat, kebijakan dibuat. Oleh karenanya, perbaikan harus dilakukan sampai hulu, bukan hanya di hilir”, ujar Sudirman.

Hal penting lainnya menurut Sudirman, adalah sesegera mungkin mengembangkan energi baru dan terbaharukan (renewable energy). Indonesia memiliki bahan baku yang melimpah untuk renewable energy yang apabila tidak dikembangkan, maka ketergantungan pada energi fosil seperti saat ini akan segera membuat Indonesia masuk ke dalam krisis energi. (*)

Hits: 1

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *