Menyibak Sisi Gelap Pembangunan Infrastruktur Pasca Orba

Oleh : Rudi Hartono, Kader FINE Malang

Pasca konsolidasi neoliberal, di bawa rejim Ronald Reagan dan Margaret Thatcher, kebijakan mulai berbalik arah. Lembaga-lembaga keuangan internasional seperti, Internasional Moneteri Sistem (IMF) dan Bank Dunia, sangat gencar mengampanyekan daya kompetitif dan efisiensi yang di usung sektor swasta. Maka jalan yang harus di tempuh negara adalah melakukan privatisasi, deregulasi, dan liberalisasi. Tiga hal ini menjadi mantera suci yang dapat memikat investor dalam mengambil peran.

 

Pada dekade sebelumnya, memang model pembangunan yang di pandu oleh negara (state-led model) sangat dominan, baik dalam aras teori maupun praktik. Tahun 1850an pemerintah federal Brasil berhasil dalam menggenjot investasi swasta yang di awali dengan menyediakan modal negara untuk pembangunan rel kereta api. Begitu juga pemerintah Amerika, tahun 1956, yang mengambil alih peran swasta yang mangkrak dalam membangun jalan tol. Dua negara tersebut adalah contoh dari state-led model. Namun kejayaan itu berakhir tatkala terjadi krisis pada dekade 1980an.

 

Bagi negara-negara yang menginginkan pertumbuhan, model pembangunan yang di tawarkan IMF dan Bank Dunia adalah solusi alternatif. Model pembangunan yang menekankan peran sektor swasta ala IMF dan Bank Dunia mulai di adopsi kebanyakan negara berkembang pada dekade 1990an. Pemerintah hanya berperan memfasilitasi kepentingan modal swasta. Untuk kepentingan investasi, pemerintah harus melakukan reformasi kelembagaan yang berorientasi pasar yang dapat menciptakan iklim investasi yang sehat.

 

Sekilas model semacam itu nampak menjanjikan. Di mana negara, minimal, tak harus repot-repot menyediakan anggaran untuk membiayai pembangunan infrastruktur. Karena sudah ada sektor swasta yang siap membiayai. Namun, persoalan di kebayankan negara-negara berkembang adalah lembaga formal yang lemah dalam menjamin hak kepemilikan, kepastian hukum, dan kredibilitas dari kebijakan yang di hasilkan. Lembaga formal yang lemah hanya akan menjadi ajang perburuan rente dan muda di politisasi oleh kelompok tertentu.

 

Lembaga formal yang kuat dan otonom merupakan keharusan, jika ingin menggenjot investasi. Hal ini juga berkaitan dengan kepentingan investor yang mengingini kenyamanan, kepastian dan perlindungan agar ekspansi dan akumulasi kapital berlangsung tanpa hambatan signifikan. Persis di titik ini muncul problem. Bila hanya mengandalkan kerangka lembaga formal yang kuat semata, maka sejatinya kepentingan kelompok dan/atau individu tidak terartikulasi secara baik.

 

*Konflik dan Kontestasi Kepentingan*

 

Ada relasi kuasa yang saling bertarung dalam investasi. Konflik dan kontestasi kepentingan dalam investasi swasta (domestik dan internasional) demi pembangunan infrastruktur yang melibatkan pemerintah-bisnis-rakyat atau masyarakat sipil (Civil Society), bukan hanya semata-mata soal ekonomi maupun administrasi saja, melainkan ada soal politik, sosial, dan lingkungan.

 

Sering di beritakan di berbagai media terkait konflik pembebasan lahan untuk kepentingan pembangunan infrastruktur. Berdasarkan laporan Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) tahun 2018, di catat, sebanyak 410 konflik agraria dengan luas wilayah mencapai 807 ribu hektare, di berbagai sektor. Untuk sektor infrastruktur sebanyak 16 konflik atau 4 persen dari jumlah tersebut. Kasus ini tak bisa dipahami dengan pendekatan New Institusional Economics (NIE) yang kaku. Sebab NIE hanya memusatkan perhatian pada lembaga formal yang di pandang sebagai contributing factors dalam memengarui suatu peristiwa, perilaku maupun perubahan politik.

 

Konflik pembebasan lahan bukan sekadar masalah ekonomi dan admistrasi semata. NIE cenderung abai terhadap relasi kepentingan dalam arena sosial-politik yang saling bertarung. Menurut Davidson (2019) ada tiga kekuarang NIE soal investasi infrastruktur di negara berkembang. Pertama, abai terhadap kepentingan dari berbagai kekuatan yang saling bertarung. Kedua, abai terhadap kekuatan ekstra-parlemen dalam pembuatan kebijakan Ketiga, tak memasukkan konflik dan kontestasi kepentingan dalam pengambilalihan tanah secara paksa.

 

Berbagai kekuatan yang saling bertarung di pandang hanya melibatkan pemerintah melawan rakyat atau korporasi melawan rakyat. Padahal pertarungan antara oligarki kapitalis juga terjadi.

 

Biasanya konflik yang melibatkan rakyat dengan korporasi dan/atau pemerintah terkait dengan pembebasan lahan. Seperti konflik pembangunan bandara, di Kulon Progo, Yogyakarta, di mana masyarakat setempat harus berhadapan langsung melawan negara dan korporasi–meski sudah ada aturan legal soal pembebasan lahan beserta biaya ganti rugi. Sulitnya proses pembebasan lahan sudah menjadi masalah tersendiri di Indonesia, khususnya di Jawa yang notabene berpenduduk padat. Beragam cara di lakukan negara dan korporasi untuk memuluskan agenda pembangunan–termasuk, menggunakan aparatus represif negara (TNI dan Polri).

 

Sedangkan konflik yang terjadi di antara oligarki kapitalis terkait dengan kepemilikan dan konsesi. Oligarki kapitalis merupakan ciri dari kelompok dominan di masa orde baru. Hanya saja sistem patronase sekarang tak dapat di personifikasi. Tak seperti pada masa otoritarian, di mana sistem patronase di personifikasi pada sosok Soeharto. Pada kekuasaan orde baru, pihak yang paling di untungkan hanya kroni-kroninya. Dengan mengandalkan kedekatan personal, mereka sudah bisa dapat akses terhadap sumber daya negara. Buasnya praktik perburuan rente (rent seeking) saat itu sudah menjadi rahasia umum. Tak heran jika pasca orde baru, Predien Megawati, meninjau kembali sejumlah izin.

 

Studi Jamies S. Dvidson, dalam bukunya Menaja Jalan: Ekonomi Politik Pembangunan Infrastruktur, menunjukkan beragam kasus yang memperlihatkan bahwa liberalisasi pembangunan infrastruktur yang berlangsung sejak rezim orde baru hingga sekaran, membuat sektor infrastruktur lebih bermuatan politik ketimbang ekonomi. Praktik perburuan rente (rent seeking), kolusi politico-busnis menjadi persoalan penting, selain masalah lahan, dalam pembangunan infrastruktur. Alhasil rakyat menjadi korban dari persaingan para oligarki kapitalis.

 

Bagaimanapun juga, ada persoalan pelik di sektor infrastruktur. Pertarungan kepentingan bukan hanya soal rakyat melawan kelompok dominan (pemerintah dan korporasi). Tapi juga pertarungan antara pemerintah-bisnis, dan sesama pebisnis. Reformasi kelembagaan tak akan memberikan dampak signifikan untuk menertibkan konflik kepentingan. Konflik dan kontestasi kepentingan di lingkaran oligarki kapitalis tak akan pernah berakhir jika mereka masih mempertahankan praktik rente. Bagi rakyat, proyek infrastruktur yang menerabas tanah mereka bukan perkara uang semata, melainkan keberlanjutan hidup untuk generasi selanjutnya.

Hits: 29

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *