Sexy Killers: Batubara, PLTU, dan Hilangnya Ruang Hidup Rakyat

Independensia | Bogor – Film ‘Sexy Killers’ menjadi film yang saat ini marak diputar di berbagai komunitas dan organisasi masyarakat sipil. Film ini mengisahkan tentang proses produksi energi fosil yang bersumber dari batubara yang selama ini menjadi sumber energi listrik utama di Indonesia. Tak banyak yang menyangka, bahwa beroperasinya PLTU dan pertambangan batubara membawa jejak-jejak penindasan, penggusuran, dan ancaman kesehatan hingga kematian bagi rakyat Indonesia.

Adalah Pesantren Misykat Al-Anwar dan Forest Watch Indonesia, dua dari ratusan komunitas yang menggelar sesi nonton bareng dan diskusi film Sexy Killers pada Kamis (11/04/2019) dan Jum’at (12/04/2019) di Bogor.

Selama hampir 90 menit, para penonton film ini dibuat tertegun ketika paparan fakta yang disajikan oleh film ini mengungkap jaringan oligarki elit penguasa atas kepemilikan modal pada beberapa perusahaan raksasa batubara yang terkait dengan semua kontestan pilpres, baik kandidat nomor urut 01 maupun 02.

“Ada konteks oligarki yang tidak dapat dipisahkan”, ujar Hariadi Kartodihardjo, Pakar Lingkungan Hidup saat memantik jalannya diskusi film di Pesantren Misykat Al-Anwar.

Menurut film ini, ada beberapa nama perusahaan yang ‘berjasa’ bagi rusaknya ekosistem dan sumber penghidupan rakyat, bahkan tidak sedikit yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa, baik karena terpapar polutan dan zat berbahaya, maupun meninggal di lubang galian tambang. Nama-nama perusahaan tersebut antara lain PT. Adaro Energy, PT. Bumi Resources, PT. Indika Energy, PT. Indo Tambangraya Megah, PT. Asia Coal Energy, PT. Harum Energy, PT. Bayan Resources, PT. Sakari Resources, PT. Tambang Batu Bara Bukit Asam, dan PT. Toba Bara Sejahtera.

Jaringan Oligarki Pengelolaan Batubara di Indonesia (sumber: WatchDoc)

Selain cerita tentang oligarki dalam pengelolaan sumber daya alam, utamanya pada komoditas batubara, film ini juga menyajikan potret kriminalisasi oleh negara terhadap warganya.

Ada kisah Nyoman Derman yang ditangkap dan dipenjara karena mempertahankan sawahnya di Kutai Kartanegara. Kisah Cayadi dan Carman yang divonis 7 bulan karena menolak menjual tanahnya bagi pembangunan PLTU di Batang. Cerita Ketut Mangku dan warga masyarakat yang menggugat pembangunan PLTU di Celukan Bawang, Buleleng. Hingga perjuangan Suryanah dan Novi yang menderita kanker akibat terpapar polutan batubara dari PLTU Panau di Palu. Semua itu baru segelintir cerita getir dari dampak pertambangan batubara dan aktivitas PLTU yang menjadi sumber energi utama di negeri ini.

Menyikapi hal tersebut, Hariadi menilai bahwa kriminalisasi yang dialami oleh masyarakat yang menolak beroperasinya tambang batubara dan PLTU merupakan hasil dari konstruksi politik kekuasaan. Pendekatan positivistik-instrumentatif dari hukum yang ada kerap kali menjadikan kelompok warga negara rentan dan tidak mendapatkan keadilan ketika apa yang diperjuangkan dianggap tidak sesuai dengan pasal-pasal perundangan yang berlaku. Padahal faktanya, seperti yang diungkap oleh film Sexy Killers, para korban kriminalisasi hanya menuntut ruang hidup yang layak, yang harusnya dijamin oleh Negara.

“Pasal-pasal dalam aturan itu hanyalah alat untuk mewujudkan keadilan, bukan keadilan itu sendiri”, tegas Hariadi.

Sejalan dengan itu, Abdon Nababan, aktivis lingkungan yang juga merupakan pendiri Forest Watch Indonesia (FWI) mengatakan bahwa sistem oligarki yang bekerja di balik penguasaan sumber daya alam Indonesia dan melakukan modus-modus perampasan ruang hidup rakyat tidak hanya terjadi di komoditas batubara, tetapi juga di sawit, hutan tanaman, cokelat, dan banyak lainnya.

“Bayangkan saja betapa besarnya sumber daya alam Indonesia berada dalam genggaman segelintir orang. Sawah bisa hilang. Kebun kelapa bisa hilang. Petani, nelayan, dan masyarakat digusur”, kata Abdon.

Menurut Abdon, kewenangan Bupati atau Gubernur saat ini yang dapat memberikan izin-izin konsesi pengelolaan sumber daya alam menjadi salah satu pintu masuk berjalannya sistem oligarki penguasaan sumber daya alam di Indonesia. Biaya politik yang mahal telah menempatkan kepala daerah baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi dalam genggaman para pemilik perusahaan. Melalui upaya yang sistematis dan didukung oleh iklim politik yang koruptif aset-aset negara di daerah terkonsolidasi di tangan segelintir elit politik dan bisnis.

“Maka dari itu, salah satu yang kami dorong adalah agar kewenangan pemberian izin konsesi dari kabupaten ke provinsi”, ujar Abdon.

Adopsi Ilmu Pengetahuan dan Keberpihakan Kampus

Menyikapi rusaknya lingkungan hidup akibat modus pertambangan batubara yang diungkap oleh film Sexy Killers, Hariadi menyatakan bahwa kerap kali kaidah-kaidah keilmuan tidak dijalankan. Pengendalian pencemaran udara, limbah B3, reklamasi dan rehabilitasi lahan eks-tambang yang sering diajarkan di bangku kuliah sering kali diabaikan.

“Kalau menggunakan pertimbangan Benefit-Cost Ratio saja misalnya, kerugian yang diakibatkan oleh aktivitas pertambangan seringkali dibebankan kepada masyarakat yang terdampak”, ujar Hariadi.

Ahmad Hamdani atau yang biasa disapa ‘Iham’, peneliti senior dari Sajogyo Institute menyatakan bahwa keilmuan yang diajarkan di kampus seolah menjadi sektoral dan terkotak-kotak.

“Pernah suatu ketika saya menjadi asisten peneliti kajian tanah pada komoditas sawit. Saat berbicara tentang dampak sosial, dosen saya mengatakan ‘biarlah itu menjadi ranah kajian sosial, bukan bagian kita’. Fenomena seperti ini yang terjadi di kampus”, ungkap Iham.

Menurut Hariadi, kampus harus mampu menghasilkan ‘replacement discourse’ atau cara baca baru yang secara tegas dapat menyebutkan perbedaan mana yang benar dan ‘benar’ atau mana yang salah dan ‘salah’. Bangunan wacana publik pengelolaan sumber daya alam harus didasarkan pada nalar kritis dan nuansa keberpihakan untuk mewujudkan keadilan, karena sesungguhnya pengetahuan tidak pernah bebas nilai.

Mendorong Hadirnya Energi Baru Terbarukan

Selama ini batubara dianggap sebagai energi yang paling murah, karena biaya lingkungan, sosial-ekonomi, keselamatan umum, bahkan kesehatan masyarakat dibebankan kepada mereka yang terdampak. Berdasarkan hasil riset WatchDoc, pasokan sumber energi di Indonesia masih didominasi oleh batubara sebesar 54,4%, disusul Gas Bumi 22,6%, Bahan Bakar Minyak 0,4%. Sumber energi non-fosil baru mencapai angka 22,6% dari total pasokan sumber energi.

Ashov Birry, Koordinator gerakan ‘Bersihkan Indonesia’ (#bersihkanindonesia) menyatakan bahwa saat ini upaya Indonesia untuk berpindah ke energi bersih tersandera oleh kepentingan elit politik. Menurutnya, sesungguhnya Indonesia sudah punya regulasi dan perencanaan ketenagalistrikan, namun banyak yang dilanggar.

“Kami dari gerakan bersihkan Indonesia menuntut pemerintah untuk menghentikan penggunaan energi fosil yang kotor dan menimbulkan kerusakan lingkungan”, ujar Ashov.

Selain itu, Ashov juga mendorong pemerintah agar segera mengadopsi energi terbarukan, melakukan perbaikan kebijakan dan tata kelola energi di Indonesia, serta melakukan penegakan hukum dan memastikan upaya pemulihan ekosistem, baik melalui restorasi dan rehabilitasi, sebagai bagian dari tanggung jawab perusahaan dan pemerintah. (Bergas)

Hits: 197

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *