Quo Vadis HMI?

Oleh: Yusuf Chabibi

 

“Seandainya sebuah bangsa bisa menduga betapa dalamnya penderitaan bangsa lain hanya dengan membaca sebuah buku, betapa mudanya kehidupan bangsa itu di masa depan dan betapa banyak bencana dan kesalahan yang bisa dihindarinya. Namun,

sayangnya itu sangat sulit dilakukan. Selalu saja muncul keyakinan yang kurang tepat, seperti ungkapan semacam ini: ‘situasinya lain di sini, bencana itu tidak mungkin terjadi di sini’.”

Aleksandr. I Solzhenitsyn (1983), Gulag

Terdapat sebuah analogi tentang membangun sebuah rumah: Ketika kita sedang “membangun” sebuah rumah, setiap komponen bahkan bagian yang terkecil seperti paku akan diperhatikan dan dianggap berharga. Tetapi, saat rumah tersebut sudah berdiri, keindahan rumah hanya dilihat dari tembok dan cat saja.

Bayangkan jika rumah sebuah tersebut adalah suatu organisasi, atau lebih spesifik kita katakan sebagai Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Di dalam usia yang semakin tua, bangunan rumah kita semakin megah, tentu saja tidak lupa dempulan cat yang semakin indah. Tetapi, apakah kita masih tetap dalam semangat ketika rumah tersebut dibangun? lebih jauh, apakah kita masih mengingat komponen dan detail saat membangun rumah yang megah tersebut? Namun, tidak dalam upaya romantisme, atau hari ini kita sebut sebagai pelestarian suatu tradisi; kebudayaan tanpa tedeng aling-aling. Penekanannya adalah pembaharuan[1] (baik pemikiran, organisasi, orientasi) yang wajib dilakukan, yakni dengan tetap mengingat alasan HMI terus dibutuhkan hingga hari ini.

Tidak mudah memang menjawabnya. Dari internal sendiri terdapat mental kader yang merasa mapan (estabilished). Dari eksternal terjadi perubahan zeitgeist (semangat zaman) dan orientasi mahasiswa. Dan bukan tidak mungkin HMI ke depan tidak akan diminati, lebih jauh mahasiwa sendiri telah kehilangan tugas sebagai agent of change, dan tidak lebih dari perpanjangan tangan korporasi.

Dalam situasi ini, sementara HMI dipandang tidak menarik, karena pertama, idealismenya yang masih mengacu ke masa lalu hingga kurang dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan praktis.[3] Bisa dilihat HMI yang tidak mampu memberikan tawaran pemenuhan basic need mahasiswa hari ini, dan masih kalah Islamis dengan organisasi masjid kampus, atau kalah asik; stylish dengan kumpulan hedonis. Kedua, berbagai kalangan banyak yang mengkritik karena semakin merosotnya pamor HMI sebagai kekuatan moral bangsa yang kritis dan independen[4].

Dawam Rahardjo mengatakan bahwa mobilitas vertikal HMI kepada elit birokrasi atau power politics menimbulkan terganggunya dan bahkan tergusurnya indepensi HMI. Namun, Persoalan perkaderan HMI terlanjur sangat kompleks sehingga orientasi pada politik kekuasaan sudah merupakan bagian sangat penting dalam setiap wacana dan perilaku kader-kader HMI. Oleh karenanya menurunkan tensi politik dan keterlibatan dirasa sangat perlu. Apa sebab? Penekanannya HMI dituntut untuk tetap konsisten sebagai moral force maupun political force.

 

Kemana muara Politik HMI hari ini?

 

Pemilu beberapa periode ini, tidak ada calon yang tidak dari kalangan ‘oligarkis’, termasuk Jokowi dan Prabowo. Buktinya adalah developmenisme atau development oriented dari pemerintah, atau lebih spesifik dari Pemerintahan Jokowi –walaupun ini sangat lucu sebetulnya, karena hanya di Era Jokowi, setiap pembangunan selalu diklaim sebagai ‘pembangunan Jokowi’, bandingkan dengan Era SBY, Ia selalu mengatakan pembangunan pemerintah.

Di dalam ideology yang menganut pembangunanisme, Ia mengusahakan dan menjalakan roda pembangunan dalam dua hal: modernisasi, dan pertumbuhan. Segala instrument yang mendukung dikerahkan dan disiapkan, paling utama dari semuanya adalah kebijakan. Menurut mereka, modernisme bersifat positif, sehingga pembangunan yang mengedepankan aspek modernisasi akan berdampak positif terhadap masyarakat. Tujuan dari segala kebijakan hanya satu: menjadikan segala aspek kehidupan menjadi modern, dan diharapkan akan berdampak pertumbuhan ekonomi secara positif.

Talcott Parsons secara detail menguraikan visinya tentang masa depan masyarakat yang disebutkan sebagai masyarakat modern dengan membandingkan dengan masyrakat tradisional. Masyarakat modern juga dianggap memiliki hubungan dengan norma universal dan berorientasi diri sendiri atau individualistik. Tidak seperti masyarakat yang berwatak kolektif dan komunal, masyarakat modern tumbuh pada prestasi (achievement) serta merumuskan secara jelas tugas masing-masing kelembagaan (functionality specific) dalam masyarakat. artinya setiap Rezim mengalami modern syndrome, yaitu melihat segala hal yang tradisional akan menghambat pembangunan, sehingga harus ditekan.

W.W. Rostov menjelaskan bagaimana perubahan sosial dalam lima tahapan pembangunan ekonomi terjadi. Tahap pertama adalah masyarakat tradisional, kemudian berkembang menjadi prakondisi tinggal landas, lantas diikuti masyarakat tinggal landas, kemudian masyarakat pematangan pertumbuhan, dan akhirnya mencapai masyarakat modern yang dicita-citakan, yakni masyarakat industry yang disebutnya sebagai masyarakat konsumsi masa tinggi (high mass consumption).

Sejak tahun 1967, pemerintah militer di Indonesia di bawah Soeharto menjadi pelaksana teori pertumbuhan Rostov dan menjadikannya landasan pembangunan jangka panjang Indonesia. Dan semangat tersebut dilanjutkan oleh pemerintah Rezim Jokowi yang memiliki corak dan semangat yang sama. Ambil contoh, betapa bangganya pemerintahan Era Jokowi yang mampu membangun infrastruktur di tiap daerah, dengan harga mahal yang secara signifikan memerlukan modal yang besar, modal yang besar meniscayakan hutang, dan hutang membuka peluang selebar-lebarnya pada investasi, artinya infrastruktur yang dibangun kelak harus dinikmati dengan berbayar. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak mampu menjalankan “perekonomian (yang) disusun dengan usaha bersama berdasar asas kekeluargaan”, tetapi secara penuh menyerahkan perekonomian Negara pada swasta. Jika diteruskan akan muncul pertanyaan, “pembangunan tersebut untuk siapa?”

Kepemimpinan Soeharto dan Jokowi memiliki kesamaan dalam banyak hal. Beberapa hal yang paling mencolok selain gaya pembangunan, yaitu sikap otoriter dalam arti yang lain. Ambil contoh, bagaimana kebijakan atas nama stabilitas Negara, Jokowi tidak segan-segan memenjarakan, dan membubarkan warga Negara ataupun Organisasi Masyarakat (Ormas).  Dan baru-baru ini, atas nama ‘nama baik Presiden’ Ia tak segan-segan memenjarakan rakyatnya! Dan tuduhan-tuduhannya selalu menggunakan pasal karet UU ITE.

Apa yang akan Anda lakukan apabila mengidap virus? Pertama, Anda akan menghancurkannya. Kemudian, Anda akan menyuntikkan vaksin kepada orang-orang yang potensial menjadi korban sehingga penyakit tidak menyebar. Jika memungkinkan, disarankan untuk menguasai militer lokal yang akan membasmi virus tersebut. Jika mereka tidak bisa melakukannya, maka harus menggerakkan kekuatan sendiri. Memang akan memakan lebih banyak biaya–dan itu buruk–tetapi terkadang harus dilakukan. Begitulah pada dasrnya strategi Amerika Serikat di Dunia Ketiga. Dan strategi tersebut diadopsi oleh pemerintah Dunia Ketiga, termasuk Indonesia.

Lihatlah pada diktator yang disokong Amerika seperti Trujillo di Republik Dominika,

Somoza di Nikaragua, Marcos di Filipina, Duavalier di Haiti, dan serombongan gangster Amerika Tengah sepanjang 1980-an. Pemerintah George Bush terus memberi penghormatan kepada Mobutu, Ceausecu, dan Saddam Hussein yang jauh lebih buruk ketimbang Noriega di Panama. Soeharto di Indonesia, yang paling keji di antara semua, disebut oleh media Washington sebagai seorang “moderat”.

Amerika Serikat, sebagai Negara pengusung semangat kapitalisme menganggap kebijakan dari Indonesia adalah hal bagus, atau ramah terhadap investasi. Sekali waktu mereka–meminjam istilah Choamsky–‘menepuk pundak para pemimpin Indonesia’, sebagai bentuk persahabatan, sebagai dukungan bahwa Amerika berada dipihak mereka, dan selama swasta terus berjaya di Indonesia, Amerika akan terus berjaya di Indonesia, Amerika akan terus melakukannya. Sehingga, jangan kaget apabila pemimpin kita dielu-elukan, dan mendapat penghargaan.

Menjelang Pemilu pada tahun 2019 ini, harapannya kader HMI mampu memberikan suatu gagasan yang berbeda dan fresh. Kenapa penting seorang kader harus mampu memberikan kontribusnya untuk Indonesia? Sederhananya adalah memberikan counter wacana, spesifiknya terhadap para kontestasi politik yang semakin ngawur dan tidak jelas, bahkan minim gagasan. Kritik-kritik dari pihak lawan sudah gencar dilakukan, tetapi sama sekali tidak ditemukan kritik-kritik yang bermutu. Tetapi anehnya, pihak Jokowi sendiri menanggapi kritik tidak bermutu tersebut, dan dibesar-besarkan seakan-akan isu-isu yang diangkat oleh lawan adalah hal yang besar. Contoh, dari laporan berita CNNindonesia.com pada 28 Oktober 2018 terkait counter Jokowi terhadap ‘politikus sontoloyo’. Jokowi membeberkan dengan panjang lebar dan anehnya Ia menanggapi serius isu-isu tersebut.

Hari ini, ketika kita tidak memilih Prabowo disebut ‘orang-orang-dungu’ atau tidak memiliki akal sehat. Pun juga sebaliknya, apabila kita tidak memilih Jokowi sebagai ‘kufur nikmat’, tidak-memilihorang-baik, dan lain-lain. Dan apalagi kalau kita golput, sebutannya lebih buruk dari itu semua: golput itu haram, stupid, parasite, pshyco-freak, dan seterusnya. Mengutip dari Prof. Ariel Heryanto, “pertama, golput dan jomblo itu sama-sama ndak milih. Bedanya, jomblo dicuekin kaum non-jomblo, tapi golput nggak ada habis-habisnya dinyinyirin kaum non-golput. Kedua, golput, LGBT, dan kafir adalah kaum minoritas dalam jumlah sangat kecil, yang besar-besaran itu kampanye Anti terhadap mereka.

Mengapa?”

Di antara demokrasi yang penuh kompetisi para oligarkis ini, kita dituntut untuk memikirkan dan memberikan satu pilihan alternative. Karena, bagaimana pun kita memilih pemimpin A ataupun B, pada akhirnya akan sangat mengecewakan. Karena bagaimana pun biaya politik yang mahal, mengharuskan para kontestan untuk kreatif mencari sokongan dana, demi ongkos politik. Tidak menutup kemungkinan terdapat pada peserta-peserta baru yang mengusung jargon ‘anti-korupsi’ dan partainya-anak-muda. Perhatikan, bagaimana mereka secara besar-besaran mengiklankan diri melalui televisi dan balihobaliho besar di seluruh Indonesia. Pertanyaannya: sudah berapa milliar ongkos promosi mereka itu? Atau, katanya partai anak muda, tapi kok bisa punya modal yang luar biasa?

Karena sama-sama berasal dari oligarki, maka salah satu pilihan –tetapi bukan satu-satunya– adalah golput. Tetapi ini pun tidak memberikan jawaban pada akhirnya. Karena dalam sistem kita pemenang adalah pemilik suara terbanyak. Sehingga, berapa pun besar suara golput, tidak akan berperangaruh besar pada hasil. Sumber dari KPU, jumlah golput tiap pemilu adalah: (1) pada pemilu tahun 2004 sebesar 23,3%; (2) pemilu 2009 sebesar 27,45%; dan (3) pemilu 2014 sebesar 30,42%; dan akan terus meningkat pada tahun 2019 ini.

Mengutip dari Franz-Magnis Suseno, bahwa di dalam demokrasi kita, pemilu bukan untuk mencari yang terbaik, tetapi untuk tidak membiarkan yang terburuk memimpin. Kemudian, Ia menganalogikan kontestasi pemilu dalam istilah ‘Lesser Evil’, yakni kita disuruh memilih antara dua iblis, dan karena karena sama-sama buruknya, maka kita memilih yang keburukannya paling sedikit.

Tetapi, sungguh ironis, alih-alih memperjuangkan perubahan ke arah yang lebih baik, kita para kader tidak lebih, memtontonkan sikap-sikap fanatisme pada kontestasi politik. Kita hanya mengejar urusan perut yang bersifat sementara. Bahkan dipraktekkan oleh kader-kader ditingkat komisariat. Dan, yang lebih mengecewakan adalah hal tersebut juga atas ajakan dari para senior-senior kita.

 

Tugas Seorang Kader HMI

 

Bahwa perubahan situasi dan semangat zaman yang melingkupi mahasiswa telah berubah, tambalsulam dirasa penting, dan tujuan akhirnya adalah HMI tidak hanya mampu menjawab tantangan zaman, melainkan juga menjadi pilihan alternatif bagi mahasiswa khusunya, dan Indonesia pada umumnya. Artinya basic need mahasiswa dapat terpenuhi dan ditemukan di HMI. Perlu digarisbawahi bahwa, HMI tidak dalam upaya untuk mencetak kader menjadi sektarian, namun agar kader mulai mencintai HMI dan tidak segan-segan melakukan otokritik.

Alasan kenapa aspek manusianya dan secara spesifik ‘mahasiswa’ didahulukan, adalah karena kita perlu menciptakan situasi yang steril untuk mahasiswa. Tidak ada kelas se-idealis mahasiswa, bahkan ormas sekalipun. Karena tidak menutup kemungkinan konflik horizontal dan perebutan kepentingan selalu melingkupi osmas, maupun orsospol. Dan mahasiswa yang harus terus pada jalur kebenaran dan memberikan sumbangan gagasan, dan utamanya sebagai manusia tidak mudah ‘tergoda’ pada hal-hal temporal.

Dalam melakukan perubahan dan pembaharuan untuk mencapai tujuan HMI dalam membangun umat dan bangsa, dapat dilakukan melalui jalur resmi dan jalur parikelir, yakni berjuang dari dalam (struggle from within) dan berjuang dari luar (struggle from without). Jajaran PB (Pengurus Besar) tidak bisa kita harapkan hari ini, polititasi menjangkiti setiap sendi, bahkan sudah sangat jauh dengan semangat HMI. Carut-marutnya tidak kalah dengan Indonesia sendiri. Politik aji mumpung, artinya di dalam kekuasaan yang sebentar itu, kalau bisa mendapatkan hasil dan manfaat sebesarbesarnya. Tidak lebih dari tujuan-tujuan jangka pendek, pragmatis, dan  sektarian. Dan kalau bisa, para loyalis dari kelompok pemenang mendapat jatah sebanyak-banyaknya, tetapi ketika sudah memimpin mereka bingung dengan tugas yang harus diemban.

Berjuang dari dalam (struggle from within) bisa diartikan dengan sangat sederhana: kembalikan kader-kader yang telah mengikuti Intermediete Training, Senior Course, atau Diklatsus pada komisariat masing-masing. Biarkan mereka menjadi kawah candradimuka bagi dirinya dan adik-adiknya. Maka ‘perubahan’ didapat semudah membalik telapak tangan. Apa sebab? Penggodokan kader ditingkat bawah lebih efektif, karena kader tidak harus terseret arus dalam politik yang tidak sehat, bisa pula diartikan sebagai karantina agar kader tidak terjangkiti virus.

Virus itu bernama kontestasi politik. Bagi kader lulusan basic training, mereka memiliki harapan yang tinggi tentang adanya atmosfir intelektual seperti limited group-nya Ahmad Wahib dan kawankawan. Maka fokus pengurus yang melulu mengurusi konfercab, kongres, perebutan kursi Dema, atau Presbem adalah kontraproduktif. Maka penting menghidupkan Lembaga Pengembangan Profesi, study club. Dan kalau perlu, penciptaan ruang untuk kader-kader yang memiliki minat pada bidang praksis, seperti pengusaha, dan distribusi kader pada lembaga pendidikan (TPQ, sekolah), dan lain sebagainya. Dan tugas dari adik-adik hanyalah membaca-diskusi-menulis, kemudian pada level yang lebih tinggi, Ia dituntut untuk mengaplikasikan gagasan dalam ruang lingkup kerja organisasi, dan Indonesia jika memungkinkan.

Berjuang dari luar (struggle from without) memerlukan sinergi berbagai pihak, khususnya para alumni HMI sendiri. Secara konsisten memberikan dukurang moril dan materiil, dan tidak kalah penting mendukung upaya kaderirasi berupa sharing knowledge dengan lebih intens dalam bentuk apapun, baik teroganisir maupun secara personal. Pada akhirnya, apa yang paling dibutuhkan dalam membangun HMI itu sendiri? Sangat sederhana, yakni penuhi kebutuhan mahasiswa yang telah lulus basic training. Dan jika sudah, mari berbicara secara praktis apa yang bisa dilakukan sebagai kader umat dan kader bangsa.

Mengutip dari Marx dalam buku Das Kapital –akan tetapi kutipan aslinya berasal dari pujangga Latin Quintus Horantius Flaccus– “Quid rides? Mutato nomine, de te fibula narrator”, artinya: mengapa engkau tertawa? Hanya dengan mengubah nama, tentang Engkahlah hikayat ini dituturkan.

Hits: 99

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *