Permenristekdikti No. 55 Tahun 2018 : Membuka Ruang Gerak atau Membatasi?

Independensia | Surakarta – Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Surakarta Komisariat FKIP UNS menggelar Diskusi Publik Pendidikan yang bertajuk “Mengkaji Permenristekdikti No. 55 Tahun 2018 tentang Pembinaan Ideologi Bangsa : Membuka Ruang Gerak atau Membatasi?”, Kamis (16/05/2019) di Gedung Insan Cita Lantai 2, Surakarta. Turut dihadiri oleh seluruh anggota komisariat di lingkup Cabang Surakarta dan Sukoharjo.

Diskusi menghadirkan dua pembicara utama yakni Departemen Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan dan Kepemudaan HMI Cabang Surakarta, kakanda Ahmad Nashrul Amin dan Departemen Pemberdayaan Perempuan HMI Cabang Surakarta, ayunda Insani Miftakhul Janah.

Acara yang dimoderatori oleh Sekretaris Umum Komisariat FKIP UNS, Nur’aini Inayah, terselenggara dengan maksud meningkatkan pemahaman ideologi bangsa terutama mahasiswa serta mencegah radikalisme dan intoleransi yang berkembang di berbagai perguruan tinggi.

Permenristekdikti No. 55 telah ditetapkan oleh Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Moh. Natsir yang berisikan kebijakan bahwa organisasi ekstra kampus boleh memasuki kampus. Kemudian berita ini menjadi viral sehingga anggota ekstra kampus selain HMI seperti PMII, GMNI, GMKI, IMM juga ikut menyemarakkan gerakan di kampus-kampus. Namun, banyak civitas akademika yang tidak bisa serta merta menerimanya, atau tegas melakukan penolakan.

Nashrul mengawali dengan fase pergerakan mahasiswa di Indonesia.

“Dalam sejarahnya, ada empat fase pergerakan mahasiswa, yaitu Sebelum Kemerdekaan (1928-1945), Fase Kemerdekaan (1945-1966) yang biasa disebut Orde Lama dengan Peristiwa Rengasdengklok dan Peristiwa G30S/PKI, Fase Orde Baru (1966-1998) dengan Peristiwa Malari dan Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK BKK) serta Fase Reformasi (1998-sekarang) dengan Tragedi Trisakti” tutur Nashrul.

“Saat diluncurkan NKK BKK, mahasiswa dikekang, ikut aksi dan demo dinilai otoriter oleh pemerintah, maka aktivitas kampus dituntut untuk akademisnya bukan pergerakannya. Kemudian pada masa Orde Reformasi, muncullah SK Dirjen Dikti No. 26/DIKTI/KEP/2002 yang melarang mendirikan sekretariat di kampus oleh organisasi ekstra. Kurangnya intensitas gerakan organisasi ekstra kampus akibat kebijakan tersebut, maka kebijakan itu dicabut dan dipertegas dengan munculnya Permenristekdikti No. 55 Tahun 2018”, tambah Nashrul.

Sekarang ada inisiatif mahasiswa ekstra, mereka melakukan diskusi dalam kampus dengan membawa nama komunitas. Sebenarnya ada peluang sebagai pihak eksternal, yakni menghidupkan kembali nalar kritis mahasiswa meski agak sulit jika dilakukan secara terang-terangan. Maka muncullah UKM PIB (Pengawal Ideologi Bangsa) dibawah naungan PTN secara legal dalam rangka menghidupkan kembali nalar kritis tersebut.

“Pertimbangan adanya Permenristekdikti No. 55 dan UKM PIB untuk menanamkan ideologi Pancasila dan kewarganegaraan di kalangan mahasiswa karena kurangnya gerakan politik dalam kampus. Pada dasarnya mahasiswa sekarang lebih berminat untuk mengikuti UKM dengan pengembangan minat diri, sedangkan politik sering dikesampingkan,” jelas Insani.

“Kebijakan Dirjen Dikti No. 26 yang melarang organisasi eksternal masuk kampus, ya konsekuensinya tidak akan bisa melakukan perkaderan di dalam kampus. Pada kenyataannya, organisasi internal kampus sudah dikuasai oleh organisasi ekstra yang diam-diam sudah lama berkuasa. Hal ini karena mahasiswa tidak paham akan perpolitikan kampus, sehingga mudah untuk ditaklukkan,” tambah Insani.

Dengan adanya kebijakan Permenristekdikti No. 55, organisasi eksternal boleh masuk kampus asalkan tidak boleh berideologi radikalisme. Ideologi yang berbeda-beda dari setiap organisasi akan memberikan khazanah intelektual bagi para mahasiswa. Namun, perbedaan itu harus ada kontrol dari birokrat kampus agar tidak terjadi gesekan diantara anggota organisasi eksternal.

Adanya UKM PIB pula untuk menampung dan mendiskusikan segala ideologi yang berkembang dan tidak bertentangan dengan Pancasila. Jangan sampai organisasi eksternal yang memiliki basis ideologi yang kuat menjadi dominan terhadap ideologi organisasi eksternal lainnya. Bukannya memberikan pembelajaran kepada mahasiswa untuk bernalar kritis, namun malah membatasi pikiran mahasiswa itu sendiri dan membebek seperti keadaan kampus hari ini.

Kontributor : Fajar Nur Annisa

Hits: 88

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *