Banjir Konawe Utara Akibat Korupsi Perizinan

Independensia | Konawe Utara – Selama beberapa bulan, ibu pertiwi dilanda musibah alam berkepanjangan, salah satunya banjir bandang yang terjadi di Kabupaten Konawe Utara. Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) Bidang Lingkungan Hidup, Gadri Attamimi turut bersuara menanggapi peristiwa banjir bandang yang menyebabkan 4.198 jiwa terpaksa mengungsi tersebut.

Ketua Bidang Lingkungan Hidup PB HMI, Gadri Attamimi melalui rilis yang diterima redaksi Independensia.id mengatakan bahwa banjir bandang yang terjadi di Konawe Utara murni kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktifitas pertambangan dan perkebunan sawit pada wilayah tersebut.

Silang pendapat diantara pimpinan Pemprov Sulawesi Tenggara pun terjadi. Menurut Ali Mazi, Gubernur Sulawesi Tenggara, bencana banjir di Konawe Utara merupakan ujian Allah SWT adalah kesesatan berpikir yang menghiraukan sebab-sebab terjadinya bencana di lapangan. Lain halnya dengan pernyataan Lukman Abunawas, Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara yang dilansir dari zonasultra.com pada Selasa (11/06/2019) lalu, mengatakan bahwa kegiatan pertambangan dan kerusakan lingkungan menjadi penyebab banjir bandang yang melumpuhkan Kabupaten Konawe Utara.

Menurut Gadri, banjir yang terjadi di Konawe Utara itu disebabkan oleh praktik korupsi perizinan yang dilakukan oleh elit politik lokal. Salah satunya dibuktikan oleh mantan Bupati Konawe Utara, Aswad Sulaiman, yang menjadi tersangka akibat kasus suap Rp 13 milyar dengan perkara memuluskan izin sejumlah perusahaan pertambangan. Tak tanggung-tanggung, akibatnya negara mengalami kerugian Rp 2,7 triliun.

Kabid LH PB HMI juga mengungkapkan bahwa di dalam Al Qur’an surat Ar-Rum (30:41), Allah SWT telah menyampaikan ayat-ayat tentang kerusakan alam yang artinya :

“Bahwa telah nampak kerusakan di darat dan di lautan akibat perbuatan tangan (maksiat) manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”.

Gadri juga mengingatkan Pemprov Sulawesi Tenggara untuk segera menangani kerusakan lingkungan yang terjadi.

“Seharusnya Gubernur memerintahkan seluruh stakeholder terkait di pemerintahannya untuk bersama-sama dengan elemen masyarakat saling membantu dalam menangani kerusakan lingkungan akibat aktifitas pertambangan dan sawit yang ada di Konawe Utara melalui Perda Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 14 tahun 2013 yang dikeluarkan dan diamanahkan oleh Gubernur Sulawesi Tenggara untuk mengembalikan fungsi lingkungan hidup serta mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup”, pungkas Gadri.

Hits: 4

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *