Sistem Zonasi Melukai Hakikat Memanusiakan Manusia

Oleh: Imayati Kalean

(Departemen Hubungan Antar Lembaga (HAL) KOHATI PB HMI 2018-2020)

 

Rencana Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dijadikan Peraturan Presiden (Perpres) merupakan langkah yang sangat tergesa-gesa dari Mendikbud. Mengacu pada pernyataan Mendikbud, Muhadjir Effendy, rencana tersebut dilatar belakangi agar ada sinkronisasi dengan kementerian terkait dalam menyukseskan tujuan Sistem Zonasi yaitu pemerataan pendidikan. Namun terlepas dari rencana baik tersebut, Mendikbud terkesan tidak mendengar keluhan dan opini masyarakat yang mana saat ini lebih banyak masih kontra terhadap kebijakan tersebut. Disisi lain, dengan mencontoh bahkan terlihat yakin atas kesuksesan Sistem Zonasi di negara lain akan berdampak sama terhadap Indonesia merupakan dasar yang sangat lemah dan tidak masuk akal jika dikaitkan dengan fakta empiris kondisi pendidikan Indonesia. Hal ini menunjukan bahwa Sistem Zonasi diterapkan tanpa kajian yang komprehensif.

Banyak hal yang harus dipertimbangkan kembali oleh Mendikbud agar tidak semakin membuat gaduh dunia pendidikan Indonesia melalui kebijakan Sistem Zonasi. Selain itu, jangan sampai kebijakan ini hanyalah latahan Mendikbud untuk mencotoh negara lain yang justru saat ini sedang gencar mengevaluasi efektifitas kebijakan tersebut. Banyak hal yang lebih substansial untuk diselesaikan daripada tergesa-gesa menerapkan Sistem Zonasi.

Selanjutnya, hasil penelusuran penulis melalui berbagai sumber, ada beberapa kelemahan terkait Sistem Zonasi dimana hal ini dapat dijadikan dasar argumentasi mengapa sistem ini bukan solusi atas masalah pendidikan di Indonesia.

Segregasi Sosial-Ekonomi

Hakikatnya pendidikan adalah memanusiakan manusia. Oleh karena itu sistem pendidikan dibangun harus berdasarkan kondisi dan kebutuhan manusianya bukan sekolah apalagi negara. Hasil survei Komnas HAM dan Litbang Harian Kompas tahun 2018 menjunjukan bahwa potensi terjadinya segregasi sosial di Indonesia tinggi. Laporan survei tersebut menyebutkan bahwa sebagian sebagian besar responden merasa lebih nyaman berinteraksi dengan komunitasnya sendiri, baik berdasarkan keturunan keluarga, kekayaan, pendidikan, ras atau etnisitas. Hal ini menunjukan bahwa solidaritas antar sesama hanya kuat di internal (kelompok/wilayah) sehingga indikasi tingginya potensi segregasi sosial kuat. Segregasi sosial tentu secara langsung terkait dengan segregasi ekonomi sehingga dampak kemanusiaannya akan semakin fatal. Perlu dipahami, segregasi terjadi tidak secara alami tetapi karena sistem dan kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah.

Segregasi adalah bentuk diskriminasi di lingkungan, maka ketika kebijakan pemerintah mengarah pada segregasi itu merupakan sebuah kesalahan yang sangat fatal bahkan dapat disebut kesengajaan. Oleh karena itu, setiap kebijakan apapun yang dibuat oleh pemerintah harus memperhatikan unsur-unsur dan dampaknya sehingga tidak menimbulkan ketidakadilan serta menghilangkan hak azasi masyarakat. Begitupun dengan kebijakan terkait pendidikan.

Pendidikan sudah seharusnya memiliki peran yang besar untuk menghapus segregasi di lingkungan sosial. Tetapi faktanya, Mendikbud memberlakukan kebijakan yang justru akan menguatkan segregasi yaitu Sistem Zonasi. Sistem Zonasi merupakan bentuk segregasi sistemik dimana hanya akan mengumpulkan suatu kelompok masyarakat dengan golongan sosial, ekonomi, bahkan ras/etnis, agama dan bahasa yang secara umum sama. Maka dampaknya, zonasi dengan sosial-ekonomi mapan akan semakin baik kualitas hidupnya dan sebaliknya. Bukan hanya yang miskin semakin miskin, tetapi yang bodoh akan semakin bodoh. Sehingaa rakyat miskin akan semakin terisolasi di zonanya dan susah berkembang.

Segregsi sosial-ekonomi juga terjadi di negara-negara dimana sistem zonasi diterapkan. Di Jepang, masyarakat dengan tingkat ekonomi yang baik akan memilih menyewa rumah di kawasan sekolah yang bagus. Sekolah yang bagus rata-rata berada di wilayah yang maju sehingga biaya hidup juga tinggi. Maka, yang mampu mendapatkan pendidikan berkualitas dan bertahan hidup dengan biaya hidup tinggi hanyalah orang-orang kaya. Begitupun di Inggris dan Australia. Selain itu, Sistem Zonasi merusak integrasi siswa yang berasal dari berbagai latar belakang sosial, ekonomi, prestasi, dan ras yang berbeda. Padahal integrasi siswa sangat dibutuhkan dalam proses belajar mengajar dimana hal itu dapat menguatkan karakter siswa yang lebih peka, mampu menerima perbedaan, serta kemampuan sosial lainnya. selain itu  juga dapat mewujudkan interaksi belajar mengajar yang lebih hidup baik antar siswa atau siswa dengan guru.

Sistem Zonasi memang bukan penyebab utama terjadinya segregasi, tetapi kebijakan tersebut berdampak langsung terhadap terjadinya segregasi bahkan berakibat pada output pendidikan yang tidak humanis. Maka dari itu, Mendikbud wajib mempertimbangkan hal ini.

Efek Negatif Jangka Panjang: Pendidikan Neoliberal

Melalui tulisan sebelumnya, penulis sudah menyampaikan hal ini. Tetapi disini, penulis akan lebih menegaskan keterkaitan Sistem Zonasi dan neoliberal. Jika ekonomi neoliberal adalah ketika negara tidak boleh memiliki andil yang besar karena semuanya dikembalikan kepada kekuatan pasar dimana dampaknya swasta semakin bebas melakukan pergerakan ekonominya. Dampak panjangnya adalah kesenjangan ekonomi semakin tajam dan negara semakin sulit berdikari secara ekonomi. Acuan dasar liberalisme adalah kebebasan. Liberalisme menganggap negara adalah pihak yang membatasi kebebasan sehingga untuk mewujudkan kebebasan maka kendali negara harus dikurangi.

Neoliberalisme semakin menguatkan pihak swasta melalui privatisasi aset dan perusahaan negara. Jika dikaitkan dengan pendidikan maka sama rupanya. Negara akan semakin lemah dalam menentukan arah dan sistem pendidikan, bahkan dalam pemenuhan kebutuhan implementasi sistem pendidikan negara semakin bergantung kepada pihak swasta. Dan inilah yang sedang terjadi di Indonesia. Sekolah swasta mengalami kemajuan yang sangat pesat, baik secara kuantitas juga kualitas dibandingkan dengan sekolah milik pemerintah (negeri). Hal ini terjadi karena pada dasarnya pemerintah memberikan ruang yang sangat lebar kepada swasta untuk membangun sekolah dan menjalankan aktivitas pendidikan. Sejauh ini, belum ada peraturan yang benar-benar tegas mengatur peran serta batasan-batasan pihak swasta dalam menyelenggarakan pendidikan.

Statistik Pendidikan Kemendikbud (2018) menyebutkan bahwa jumlah SMK Swasta periode 2017-2018 mencapai 74,33% dibanding SMK Negeri yang hanya 25,67%. Sedangkan untuk SMA Swasta mencapai 50,11% sedangkan SMA Negeri 49,89%. SMP Swasta 40,38% dan SMP Negeri 59,62%. SD Swasta 10,98% dan SD Negeri 89,02%. Angka ini menunjukan potensi jumlah sekolah swasta akan terus meningkat setiap tahunnya. Apalagi hari ini dihadapkan dengan tren sekolah swasta yang dianggap tidak kalah bagusnya dengan sekolah negeri, tidak lagi seperti dulu yang masih memandang sebelah mata sekolah swasta.

Kenyaatan tersebut akan berdampak signifikan terhadap pola pemilihan sekolah oleh orang tua ketika diberlakukan sistem zonasi. Yaitu ketika anak tidak bisa masuk ke sekolah bagus di wilayah tertentu, orang tua akan lebih memilih memasukan anaknya di sekolah swasta di wilayah manapun yang berkualitas bagus sekalipun dengan biaya yang lebih mahal. Kondisi ini juga terjadi di Jepang dan Australia. Yang perlu digaris bawahi, hanya keluarga kaya yang dapat melakukannya. Hal ini dikarenakan sekolah swasta tidak kalah bagus dari sisi kualitas jika dibandingkan dengan sekolah negeri dan juga tidak terikat dengan sistem zonasi yang diterapkan oleh pemerintah.

Kelonggaran yang dimiliki pihak swasta menjadikan mereka bebas menentukan sistem penyelenggarakan pendidikan dan yang paling terlihat jelas adalah penentuan biaya pendidikan. Biaya pendidikan di sekolah swasta bisa mencapai dua kali lipat dari sekolah negeri. Di Jepang, menurut Japan Education Ministry Survey (2014), total rata-rata biaya pendidikan jika dihitung dari TK sampai Universitas, sekolah negeri mencapai 12.13 Yen, sedangkan swasta 27,49 Yen. Fakta tingginya perbedaan biaya pendidikan antara negeri dan swasta juga terjadi Indonesia.

Maka, jika pemerintah dalam hal ini Kemendikbud terus memberlakukan Sistem Zonasi dengan keyakinan dapat menghapus kesenjangan dalam memperoleh hak pendidikan berkualitas itu keliru. Karena Sistem Zonasi yang telah diterapkan dengan cukup lama oleh Jepangm Australia, dan Inggris faktanya tidak menghapus kesenjangan tetapi justru memnimbulkan masalah baru yang lebih banyak. Contohnya di Australia, Sistem Zonasi mengakibatkan sekolah swasta memilih siswa dilihat (lebih utama) berdasarkan strata sosial dan ekonomi. Sedangkan sekolah negeri hanya menerima siswa di zonasinya dan sekolah negeri yang berada di wilayah maju lebih melihat kepada prestasi dan ekonomi.

 

Kebijakan yang Tidak Matang dan Menyalahi Semangat Otonomi Daerah

Penetapan Permendikbud No 51 Tahun 2018 sangat mepet dengan jadwal Penerimaan Peserta Didik Baru tahun 2019, yakni hanya 6 bulan. Waktu 6 bulan akan tidak menjadi masalah bagi sekolah dan daerah yang sudah mapan dan siap, tetapi tidak bagi sekolah-sekolah yang berada di daerah 3T (terluar, terdepan, dan tertinggal).

Selain melihat dari persiapan daerah dan sekolah, Mendikbud juga seharusnya mempertimbangkan kesiapan siswa dan orang tua. Dengan porsi hanya 5% untuk jalur prestasi dan perpindahan orang tua, tidak menutup kemungkinan banyak orang tua dan murid yang kerepotan. Akibatnya, sampai hari ini banyak siswa stress bahkan menurut berita beberapa nekat mau bunuh diri karena tidak bisa masuk ke sekolah yang diingingkan dan orang tua yang kecewa karena memiliki waktu yang cukup untuk melakukan persiapan terutama bagi mereka yang bekerja di luar zonasi.

Selanjutnya, Mendikbud sebenarnya telah memiliki kebijakan yang tujuannya sama dengan Sistem Zonasi yaitu peningkatan akses pelayanan pendidikan. kebijakan yang dimaksud adalah Permen No 13 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan dimana didalamnya mengatur tentang peran dan tanggung jawab Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) yang berada pada setiap daerah dan Badan Standar Nasional Pendidikan (BNSP). Artinya untuk pemenuhan standar dan mutu pendidikan sudah ada aturannya, baik yang dilakukan oleh pusat secara langsung juga oleh daerah. Kedua lembaga tersebut juga bertanggungjawab atas terpenuhinya akses layanan pendidikan oleh seluruh rakyat Indonesia.

Selain daripada itu, menentukan besaran porsi dalam setiap jalur PPDB yaitu jalur zonasi 90%, prestasi 5%, perpindahan tugas orang tua/wali 5% bukanlah wewenang Mendikbud jika mengingat tujuan otonomi daerah. Seharusnya Permendibud No 51 Tahun 2018 memberikan ruang bagi Pemeritah Daerah untuk menentukan besaran porsi setiap jalur PPDB sesuai dengan kondisi, kesiapan, dan kebutuhan daerah. Lantaran pertimbangan yang tidak matang itulah akhirnya di pertengahan penerapan aturan, Mendibud menambah porsi jalur prestasi menjadi 15%, zonasi 80% dan perpindahan orang tua tetap 5% dimana dilatarbelakangi banyak protes dari masyarakat. Sikap ini menunjukan betapa Mendikbud sebenarnya tidak siap dengan kebijakannya sendiri.

 

Sistem yang Mulai Ditinggalkan Seiring Perkembangan Masyarakat: Controlled Choice Menjadi Alternatif

Pemerintah negara bagian di Amerika Serikat saat ini mulai meninggalkan Sistem Zonasi, bahkan beberapa sudah benar-benar tidak menggunakannya. Diskursus tentang efektivitas Sistem Zonasi juga sudah berkembang di Australia, Inggris dan Jepang. Hal ini terjadi karena Sistem Zonasi dirasa mulai tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat dunia yang semakin inklusif sedangkan Sistem Zonasi berdampak sebaliknya yakni eksklusif. Khususnya di negara bagian Amerika Serikat, Sistem Zonasi justru semakin menguatkan rasisme dimana hal ini berdampak langsung terhadap tindak kekerasan dan konflik lainnya di tengah-tengah masyarakat. Sistem Zonasi justru menghadirkan masalah sosial baru dibanding mencapai tujuan yang dimaksudkan. Dari situlah pemerintah negara bagian mulai beralih pada sistem yang dianggap lebih baik.

Sistem yang kemudian menjadi pilihan alternatif adalah Controlled Choice. Controlled Choice pertama dikemukaan oleh Massachusetts pada awal 1980-an sebagai solusi untuk mencapai integrasi ras di sekolah dan mempromosikan pendidikan dengan kualitas integrasi yang jauh lebih baik. Secara pengertiannya, Controlled Choice adalah metode penerimaan siswa yang komprehensif, transparan, mengayomi, berkeadilan, dan universal ke sekolah negeri dengan menjunjung tinggi perbedaan yang ada ditengah-tengah masyarakat. Artinya, Controlled Choice bertujuan untuk menyeimbangkan diversifikasi siswa dengan melihat latar belakang sosial-ekonomi, kebutuhan khusus, ras, dan kedekatan dengan sekolah. Semua elemen itu dimasukan dalam proses penerimaan siswa baru sehingga proses belajar mengajar lebih dinamis serta berdampak sangat baik terhadap inklusifitas siswa dalam hidup dan bersosialisasi.

Indonesia sebagai negara yang lebih beragam jika bandingkan dengan negara-negara di atas seharusnya lebih memahami dampak jangka panjang sistem zonasi bagi kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Sudah seharusnya pendidikan lebih berpihak pada kebutuhan hidup manusia, bukan untuk hari ini tetapi dimasa depan. Karena itulah mengapa pendidikan merupakan investasi jangka panjang bagi kehidupan manusia. Jangan sampai sistem pendidikan terjebak pada hal-hal pragmatis yang tidak sesuai hakikat dan tujuannya sehingga mengakibatkan kecelakaan kemanusiaan besar-besar dimasa yang akan datang. Jika itu terjadi, maka dosa siapa?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *