Jokowi, Prabowo dan MRT Lebak Bulus Menegaskan Silaturahmi Kebangsaan

Oleh : Farhan A Rafi

Kader HMI Cabang Malang
Wasekum Bidang PTKP HMI Komisariat ISIP UMM

Beragam dinamika Pilpres 2019 telah dilewati. Tentu tidak memakan waktu yang begitu singkat. Proses demi proses demokrasi yang dipertontonkan elit koalisi, baik TKN maupun BPN dalam memenangkan calon kandidat Presiden dan Wakil Presiden yang diusung sejak tahapan penyelenggaraan Pemilu dimulai.

Dari proses pemilihan Capres-Cawapres. Sidang sengketa melalui Mahkamah konstitusi (MK). Hingga sidang pleno keputusan sekaligus penetapan pemenang oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetap tidak berubah. Pasangan nomor urut 01 Joko Widodo dan KH. Ma’ruf Amin ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden untuk lima tahun kedepan.

Ketegangan politik terus mengalir disusul berbagai konflik yang terus bermunculan di perhelatan politik kali ini. Namun, ketegangan tersebut tiba-tiba menurun dengan adanya agenda pertemuan antara kedua petarung. Petahana Joko Widodo dan sahabat sekaligus lawan politiknya Prabowo Subianto di stasiun MRT Lebak Bulus.

Banyak juga isu dan spekulasi yang bermunculan menyoal pertemuan Jokowi dan Prabowo akan membahas rekonsiliasi. Isu itu juga dikaitkan kedua kubu akan bagi-bagi kursi di tataran pemerintahan. Terlepas dari isu itu, kita harus maknai pertemuan ke dua tokoh ini sebagai titik temu kebangsaan yang akan mengurangi ketegangan politik yang dilakukan di ruang publik.

Hubungan Politik

Pesan yang terkandung dalam pertemuan tersebut terkait hubungan politik (power relations) antar elite politik. Perjumpaan,peluk-pelukan. Jabat tangan serta foto bersama menjadi suatu tindakan yang sifatnya welas asih antar elite politik di stasiun MRT. Momen itu, sangat impresif. Menjadi oase di tengah pertentangan yang tak berkesudahan.

Agenda politik,kepentingan, posisi dan sikap politik kerap menjadi jurang pemisah. Misalnya, Jokowi dan Prabowo keduanya sulit bertemu dan bersatu dalam panggung-panggung politik yang menunjukan kebersamaan dan keakraban tokoh bangsa. Meski sekedar dramaturgi di panggung depan (front stage), keengganan berkomunikasi inilah yang cukup lama memberi kesan bahwa, bangsa ini mengalami krisis kepemimpinan negarawan. Padahal, jika kita membaca sejarah, kerap kita temukan tokoh-tokoh pejuang kita di masa lalu yang bersebrangan sikap dan posisi politiknya tetapi tidak menegaskan silaturahmi kebangsaan.

Padahal dalam politik. Harus disadari pendekatan relasi kuasa tidaklah bersifat monologis (monologis approach). Tidak pula, dualistis (dualistic approach). Dalam perspektif pendekatan monologis, masing-masing bagian dari dua hal itu adalah sebuah kontradiksi yang bersifat ekslusif. Saat bergerak menuju salah satu kutub ekstrem, kita akan menjauhi dari bagian lainnya.

Sementara pendekatan dualistik, melihat dua sisi dari kontradiksi sebagai bagian yang terpisah dan tidak berhubungan satu sama lain. Inilah yang kerap terjadi, yaitu sudut pandang saling menandingi satu sama lainnya dalam setiap kontradiksi yang terjadi.

Walaupun kongsi politik berbeda, situasi yang dihasilkan bisa melampaui ekslusifitas kutub-kutub politik tersebut. Sejarah panjang perjalanan Republik ini teramat sayang jika dikorbankan hanya karena perasaan seseorang. Titik temu kebangsaan harus dikedepankan tanpa ego berlebihan dan tanpa puritanisme yang menindas oleh karena kekuasaan dipertukarkan.

Setiap pergantian rezim, mestinya dilandasi kesadaran bahwa mandat yang sematkan sifatnya temporer lima tahunan. Tak boleh arogan, tak sekedar memuaskan diri dan kelompoknya. Melainkan harus berorientasi pada kepentingan bangsa Indonesia. Politik kebangsaan yang mengedepankan kepentingan umum (bonnum commune). politik keteledanan yang seharusnya para tokoh bangsa memainkan perannya, jika para elite politik berpengelaman memimpin bangsa ini, menyediakan niat baik dan niat politiknya untuk mencari titik temu. Maka sudah pasti punya rembesan pengaruh kebawah. Ke masyarakat akar rumput yang mendambakan sosok teladan (role model).

Secara faktual sosok keteladan ini akan berpengaruh besar di realitas politik figur. Kebersamaan paling diperlukan dalam mewujudkan cita-cita bangsa. Kebersamaan. Sejatinya menjadi kunci bagi para tokoh bangsa dalam merawat persatuan dan kesatuan. Paradigma kepemimpinan sudah jauh berubah, dari supremasi otoritas personal ke pola pemimpin yang menggerakan (transformative leader).

Harapan Masyarakat Indonesia

Satu hal yang perlu dicermati pasca pertemuan tesebut adalah narasi Prabowo yang secara langsumg di depan banyak media dan ditonton seluruh rakyat Indonesia yang mengatakan “Saya katakan bagaimanapun ada ewuh pakewuh, tata krama. Jadi, kalau ucapkan selamat, maunya tatap muka. Jadi saya ucapkan selamat.” Kata Prabowo

Artinya, disitulah mental sebagai negarawan yang bijaksana dalam melihat permasalahan bangsa hari ini. Petarung sejati bukan dia yang memenangkan segala pertarungan. Tetapi seharusnya menerima kekalahan dalam pertarungan. Prabowo pun tidak ingin berlarut-larut dalam ketegangan politik yang hari ini dirasakan masyarakat Indonesia. Sehingga apa yang sekiranya menjadi harapan bangsa ini, bisa segera terwujud dalam era kepemimpinan Jokowi. Disitulah politics of hope (politik harapan ) akan segera terwujud.

Menurut Faocoult. Tidak ada kehancuran yang radikal, yang ada ialah ledakan skala kecil yang terjadi dan mungkin menjadi besar karena kekuasaan yang diperebutkan. Ketika dua kubu sudah tidak tegang lagi dalam permasalahan yang sekiranya menguras tenaga. Segera terselesaikan dengan pasca pertemuan tersebut. Maka tidak ada lagi kata Cebong maupun Kampret, yang ada hanyalah bhineka tunggal ika. Setelah menonton drama antar kedua tokoh bangsa di stasiun MRT Lebak Bulus, sekiranya mampu mengembalikan komitmen kebangsaan. Stasiun MRT Lebak Bulus mungkin menjadi tempat bersejarah dan juga menjadi simbol berkurangnya ketegangan politik pasca pilpres 2019.

Pasca pertemuan tersebut, ada harapan dari yang seharusnya ditunaikan para tokoh bangsa kedepannya. Indonesia membentang panjang meliputi nusantara yang kaya akan keberadaan suku, etnis, agama bahkan budaya. Tapi dalam keragaman tersebut, kita dibingkai dalam consensus, yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika yang kerap disebut sebagai empat pilar kebangsaan. Secara sosiologis, bangsa Indonesia adalah bangsa paguyuban yang kerap menjadikan kekitaan sebagai kekuatan. Prinsip komunitarian sangat kental terasa dan menjadi basis pola hubungan antar sesama warga bangsa.

Dalam pandangan Etizoni (1993), komunitarianisme merupakan kesepakatan manusia untuk menciptakan moral baru keteraturan publik berdasarkan penguatan nilai kebersamaan, tanpa adanya puritanisme yang menindas. Substansinya, tentu saja keseimbangan antara hak dan kewajiban. Perjuangan kepentingan pribadi yang harus diimbangi dengan komitmen pada kebersamaan. Saat bicara ke Indonesia-an, maka ego dan pertentangan harus luruh pada jalannya agenda bangsa dan negara. Tidak bisa terhindari bahwa, proses politik membuat setiap momentum menjadi zona kemungkinan (zona of possible agreement).

Oleh karena itu, sangat wajar jika lobi dan negosiasi menjadi kunci penting dalam perumusan dan pengambilan kebijakan politik. Untuk menghindari cairnya pola hubungan antar kekuatan dalam membangun agregasi politik dari berbagai kekuatan politik yang ada, maka dikelola kesepakatan-kesepakatan politik dalam suatu kontrak politik bersama. Hubungan aksi-reaksi dan berbagai perubahan pola relasi antarkekuatan merujuk pada basis kesepakatan diantar mereka. Oleh karena itu, konsolidasi demokrasi sangat mendesak.

Konsoldasi demokrasi dipahami sebagai upaya merawat stabilitas dan persitensi demokrasi. Konsolidasi demokrasi menekankan pada proses pencapaian legitimasi yang kuat dan dalam, sehingga semua aktor politik yang signifikan, baik pada level massa maupun elite, dapat menumbuhkan kepercayaan satu sama lain. Karena mereka yakin bahwa pemerintahan demokratis adalah yang tepat bagi mereka.

Namun makna demokrasi lebih dari sekedar kata-kata. Tak cukup hanya membangun reformasi melalui kata-kata dan citra, melainkan harus hadir dalam realitas yang sesungguhnya. Kedepan, tentu kita tidak ingin demokrasi terus menerus tersandera oleh libido kekuasaan kaum elit. Demokrasi elektoral harus memiliki sumbangsih nyata bagi perbaikan bangsa ini, bukan semata-mata perhelatan demokrasi lima tahunan yang miskin perubahan.

“Sekali lagi, Saya ucapkan selamat kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2019”. Selamat bertugas Jokowi – KH. Ma’ruf Amin.

Hits: 23

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *