Mencari Sosok Menteri Millenial

Oleh: Muhamad Karim
(Dosen Universitas Trilogi Jakarta dan Pegiat Keluarga Alumni IPB | Dewan pembina Indonesia Food Watch)

Sekarang ramai dibahas calon menteri milineal. Pasalnya, Presiden terpilih Jokowi sudah memberi lampu hijau. Ia bakal memasang kalangan milineal jadi menterinya.

Menteri di negeri ini berasal dari kalang muda terpelajar bukan hal baru.  Sutan Syahrir menjabat Menteri Luar Negeri dan Perdana Menteri RI pertama di usia 36 tahun. Prof. Sumitro Djojohadikoesoemo  menjadi  Menteri Perdagangan dan Perindustrian RI era Orde Lama berusia 33 tahun. Jenderal Besar Soedirman menjadi Panglima TNI usianya 29 tahun. Usia mereka amat muda di jamannya. Tapi, sudah mampu memimpin negeri ini. Siapa tak kenal Sutan Syahrir, sang negosiator ulung dalam forum internasional jelang dan sesudah Indonesia merdeka. Prof. Sumitro Djojohadikoesoemo, begawan ekonomi Indonesia dan pendiri Fakultas Ekonomi UI. Jenderal Soedirman, sang panglima TNI legendaris yang berjuang dan tak pernah mau tunduk pada penjajah Belanda. Beliau adalah pemimpin TNI di awal-awal pembentukannya.

Mereka jadi pemimpin negeri ini di zamannya dan diakui reputasi, integritas dan pemikirannya. Kita butuh tokoh-tokoh sekaliber mereka jika memang bangsa ini ingin maju. Bukan berarti harus sama persis dengan mereka. Minimal ada kriteria standar kualitas, integritas, moral, intelektual dan reputasi yang jadi patokannya.

Memang sekarang zaman milineal. Semua diberi stempel milineal akibat hegemoni kemajuan teknologi informasi (digitalisasi), kenal sebagai era industri 4.0. Siapa pun bisa jadi tokoh, orang beken dan bahkan orang tak terkenal pun bisa dibuat hebat lewat media sosial. Hari ini bisa viral dan jadi tokoh publik. Besok atau beberapa bulan kemudian bisa saja ditelan bumi karena viral beritanya hoax. Kasus ada orang Indonesia yang disetarakan dengan Habibie kejeniusannya, yang kala itu menempuh pendidikan di Eropa. Kenyataannya hoax. Entah bagaimana rimbahnya sekarang? Apakah dengan stempel milineal lalu bisa memegang salah satu tampuk kepemimpinan kementerian Jokowi – Maruf Amin 2019-2024 di negeri ini? Tentunya masih tanda tanya dan perdebatan. Apakah Presiden terpilih Jokowi benar-benar mewujudkannya. Itu pun masih misteri. Soalnya pelantikan periode keduanya baru berlangsung Oktober 2019. 

Memang ada adagium yang selalu yang dikutip orang.  Setiap orang di setiap masa akan menorehkan tinta emas bagi dirinya sendiri. Penulis sepakat dengan adagium itu. Patut dicatat, di era milineal ini tak menjamin kaum milineal yang sukses jadi enterprenurship, bakal sukses juga bila jadi menteri. Ini bukan pekerjaan simsalabin. Apa lagi kultur dunia milineal berbeda dengan dunia birokrasi yang rigid aturannya. Jangan-jangan menteri milineal purna tugasnya malah masuk bui. Ini hanya sekedar warning.

Penulis tak meragukan kapasitas dan kemampuan milienalis masuk kabinet baru Presiden Jokowi. Asalkan, dia punya visi, dan gagasan bernas. Dia mau memprogramkan apa di kementerian yang dipimpinnya itu? Setidaknya mengenal ekosistem birokrasi, habitual dan tugas yang bakal dia lakoninya. Jika tidak, maka bisa saja dia jadi bulan-bulanan dan hanya kerjanya mengklarifikasi di media massa dan media sosial.

Kita jangan sampai terkooptasi dengan sikap dan perilaku milineal sehingga itu jadi patokan untuk memosisikan seseorang jadi menteri yang pas dari kalangan milinealis. Padahal bukan itu substansinya. Melainkan, bagaimana seorang milinealis berpikir dan merancang program inovatif-kreatif buat memajukan bangsa lewat institusi barunya secara bernas.

Jika ia seorang Menteri Kelautan dan Perikanan, mestinya melek teknologi budidaya, dan penangkapan ikan yang sudah mengkombinasikannya dengan teknologi digital hingga mendongkrak produktivitas.  Juga, mencerdaskan nelayan dan pembudidaya ikan. Jika ia seorang menteri kebudayaan dan ekoonomi kreatif mestinya mampu menjadikan kreasi budaya sebagai modal buat memajukan ekonomi lokal-daerah. Prosesnya  lewat rekonstruksi inovatif-kreatif berbasis etnik dan teknologi digital. Jika ia seorang Menteri Pertanian mestinya mampu mencerdaskan petani kita agar melek teknologi pertanian berbasis digital sehingga produktivitasnya tinggi dan efisien dalam penggunaan input.

Ujung semua itu ialah efisiensi dan produktivitas sehingga mendongkrak perekonomian nasional. Efisiensi bukan saja ekonomi an sich. Melainkan juga, efisiensi kolektif karena di seluruh negeri ini sudah terkoneksi secara digital dan tercipta ekonomi sharing berbasiskan budaya, sumber daya alam dan sumber daya manusia.  Ini jadi keunggulan komparatif sekaligus kompetitif.

Yang tak kalah penting ialah bagaimana kaum milineal yang nantinya jadi menteri bukan saja menjadi pengguna teknologi informasi/digitalisasi melainkan juga pencipta/pemilik. Kita sebagai bangsa mesti membangun teknologi digital secara mandiri  sehingga tidak bergantung pada negara maju. Ketergantungan teknologi secara digital bakal menyedot nilai suplus ekonomi dalam negeri ke negara pemilik teknologinya. China sebagai raksasa kekuatan ekonomi dunia setelah Amerika Serikat telah mempraktikannya. China membangun teknologi digital sendiri seperti Wechat. Tanpa men-download software WeChat mustahil bisa berbelanja online jika berada di teritorial China. Jadi, China telah menjalankan strategi geopolitik dan geoekonomi digital di negaranya.  Bagaimana dengan kita?

Kita jangan sampai hanya jadi pasar teknologi digital dan pengguna selamanya. Kita juga mesti membangun teknologi digital secara mandiri yang khas Indonesia. Inilah catatan-catatan penting yang mesti dititipkan di pundak calon menteri milineal jika Pak Jokowi bakal merekrut dan  mendampinginya dalam kabinet kerja 2019-2024.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *