Pilkada Fakfak 2020 dan Panggung untuk Generasi Millenial

Oleh : Abu Salim Yarkuran Millenial Fakfak

Opini

Pesta demokrasi bukan hal yang tabu ditelinga masyarakat Indonesia. Tahun 2020, sebanyak 270 daerah akan menggelar pemilihan umum kepala daerah (Pilkada). Dari jumlah itu, ada 9 Provinsi, 224 Kabupaten dan 37 Kota yang akan menggelar Pilkada. Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat salah satunya yang akan ikut dalam perhelatan akbar untuk memilih pemimpin daerah lima tahun kedepan.

Dikutip dari berbagai sumber, Fakfak akhir-akhir ini telah muncul nama-nama tokoh yang diproyeksikan ikut mengambil bagian. Menarik memang. Mengenai ihwal ini, mulai ramai diperbincangkan di media sosial. Menariknya lagi, para tukang ojek, kelompok masyarakat di pasar-pasar tradisional hingga di kampung-kampung ikut berdiskusi agenda politik yang satu ini.

Namun yang menarik perhatian masyarakat diantara nama-nama besar yang dikenal selama ini, di dalamnya terdapat beberapa tokoh milenial yang digadang-gadang akan ikut bertarung merebut kursi menjadi orang nomor 1 di Kabupaten Fakfak.

Jika berbicara mengenai kontribusi dan sumbangsi pikiran dari tokoh milenial alias anak muda. Kita perlu berkaca dan mengamati sejarah panjang peran pemuda dalam politik yang sebenarnya. Ini menjadi keharusan. Karena melihat sejarah Indonesia sebelum dan sesudah kemerdekaan, semua gerakan yang diperjuangkan para pahlawan pada dasarnya dimotori oleh para pemuda. Sebut saja Dr Soetomo, Raden Hadji Oemar Said atau yang akrab disapa HOS Tjokroaminoto, juga ada Presiden pertama RI Ir Soekarno. Mereka adalah sebagian kecil anak muda di jamannya yang mampu memberikan perubahan yang cukup signifikan dalam melawan kolonialisme penjajah saat itu.

Kemudian. Bergeser ke era setelahnya. Muncul nama-nama tokoh seperti Akbar Tanjung dan Hariman Siregar. Mereka juga representasi dari tokoh gerakan mahasiswa yang melawan Orde Baru. Perjuangan mereka kemudian diteruskan oleh tokoh-tokoh nasional saat ini, sebut saja Budiman Sudjatmiko, Fahri Hamzah, Adian Napitupulu dan yang lainnya dalam pristiwa Reformasi 98. Kesemuanya itu merupakan peran pemuda Indonesia pada masanya.

Bagaimana dengan era saat ini? Hilangnya marwah pemuda di masa sekarang tidak menutup kemungkinan dapat dibangkitkan kembali melalui peran aktif pemuda dalam dunia perpolitikan di Tanah Air.

Pilkada di Kabupaten Fakfak misalnya. Fakfak membutuhkan peran aktif pemuda yang telah lama berkecimpung dalam politik saat-saat ini. Memunculkan ide-ide segar oleh para pemuda milenial merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pendewasaan politik menuju ruang demokrasi yang kita harapkan bersama.

Demikian yang termaktub dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 43 ayat (1) yang berbunyi “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak dalam pengumutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”. Ketentuan pasal diatas jelas menunjukkan adanya jaminan yuridis yang melekat bagi setiap warga negara Indonesia itu sendiri untuk melaksanakan haknya.

Ditegaskan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004Perda tahun 2004tentang Pemerintah Daerah pasal 58 huruf (d) calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah warga negara republik Indonesia yang memenuhi syarat berusia sekurang-kurangnya 30 tahun.

Memiliki pengalaman jam terbang dimasa-masa menjadi mahasiswa, hingga terlibat dalam kelompok kemasyarakatan adalah modal utama seorang pemuda melangkah ke jenjang berikutnya. Selain itu, daya kreatifitas dan gagasan besar dimiliki oleh pemuda millenial tumbuh bersamaan pada proses pengamatannya secara alamiah pada setiap realitas sosial masyarakat dimana ia berada. Sejalan dengan hal tersebut diatas, seorang pemuda milenial juga memiliki kemapanan pada sesama kelompok pemudanya. Hal mendasar lainnya yang dapat digambarkan pada sosok seorang pemuda minenial adalah kesederhanaan, rasa kepedulian tinggi akan menumbuhkan tanggung jawab dalam dirinya.

Tentu bukanlah hal yang muda memilih sebagai seorang kepala daerah, yang diketahui punya tanggung jawab besar terhadap masyarakat. Juga masih banyak faktor pendukung lainya dalam menentukan kriteria seorang pemimpin yang layak sesuai harapan masyarakat. Namun, tidaklah dipungkiri masih terbesik ditelinga kita bahwa para tokoh lama jauh memiliki peluang dalam pertarungan politik. pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak periode 2020-2025 mendatang, misalnya.

Karena bukan siapa dia, berlatar belakang apa, namun jika mampu memenuhi syarat dan ketentuan KPU atau syarat lain dalam undang-undang dan peraturan daerah setempat tentu memilki peluang yang sama sebagai warga negara. Selain prasyarat dimaksud, restu partai politik lah yang menjadi hal paling mendasar untuk menentukan setiap bakal calon pilkada Fakfak. Melalui proses penjaringan partai politik, dituntut menentukan pilihan yang tepat dalam menentukan bakal calon yang akan diusungnya pada Pilkada 2020 mendatang. Dalam tahapan penjaringan oleh partai politik, kewenangan sepenuhnya diberikan pada partai yang memiliki kursi legislatif (DPRD) Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat.

Menjadi cacatan bersama, siapa pun bakal calonnya diharapkan mampu menciptakan pesta demokrasi damai, adil pun ikut menjaga nama besar budaya oleh leluhur kita sebagaimana yang tertuang dalam motto kita “Satu tungku tiga batu”. Sebab, memelihara ruang kondusif merupakan cita-cita bersama pada daerah kabupaten fakfak.  Di samping itu, sebagai warga negara yang punya hak dalam memilih, diharapkan memperhatikan secara saksama tiap usulan Visi-Misi bakal calon.

Namun, adapun beberapa metode penting guna mempertimbangkan pilihan Visi-Misi setiap bakal calon nantinya sebagai berikut : Pertama, mengenali kebutuhan. Karena setiap warga negara memiliki beberapa identitas yang melekat pada dirinya, antara lain perempuan, laki-laki, kaum muda, dewasa, orang tua, pelajar, wiraswasta, petani dan beragam identitas lainnya. Kedua, cermati masalah yang terjadi di daerah. Kebanyakan masing-masing daerah sedianya memiliki persoalan yang khas. Misalnya, kerusakan lingkungan hidup, tingginya angka kriminalitas oleh pelajar, hingga minimnya kesempatan kerja. Maka dengan sistem desentralisasi, seorang kepala daerah bertugas mengakomodir kebutuhan itu agar terciptanya kesejahteraan di daerah, dan

Ketiga, sebagai pemilih. Masyarakat wajib membaca isi dan misi program kerja semua kandidat calon kepala daerah yang mengikuti kontestasi Pilkada. Biar agar tak terkesan memilih kucing dalam karung. Artinya, dengan memahami visi dan misi calon, maka pilihan kita akan disesuaikan pada setiap kebutuhan kita nantinya. Yang terpenting lagi adalah setiap sebagai warga masyarakat wajib mengetahui rekam jejak setiap bakal calon yang maju dalam kontestasi pilkada 2020-2025.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *