Kajari Cianjur Diduga Gunakan APBD untuk Berangkat Haji

Tim Pembimbing Haji Daerah (TPHD), saat ini sedang hangat terkait adanya jama’ah haji yang berangkat menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dilakukan Kajari Cianjur beserta istrinya, apakah biaya pemberangkatan tersebut termasuk Gratifikasi?, Laporan Koordintor GASAC, Minggu (29/07/2019)

Tentunya untuk membedah hal tersebut harus menggunakan regulasi terkait TPHD yaitu, Peraturan Menteri Agama No. 20 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ibadah haji Reguler yang tertuang dalam Pasal 26 sampai Pasal 26c, didalamnya juga terdapat syarat TPHD.

“TPHD bertugas membantu dalam pelayanan bimbingan ibadah, pelayanan umum, dan pelayanan kesehatan di kelompok terbang dengan syarat umum yaitu warga negara Indonesia, beragama Islam, sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter, lalu memiliki kompetensi dan keahlian sesuai bidang tugas, berintegritas dan bersedia menandatangani fakta integritas Pegawai Negeri Sipil/TNI/POLRI/tokoh agama/tokoh masyarakat/ pembimbing dari unsur Kelompok Bimbingan dan/atau pegawai tetap di rumah sakit/klinik swasta, memiliki kondite baik, dan tidak terlibat dalam proses hukum yang sedang berlangsung,” kata Isman selaku Koordinator Penasihat GASAC

Isman menjelaskan, persyaratan umum TPHD juga harus memenuhi persyaratan khusus sesuai bidang pelayanan bimbingan ibadah, pelayanan umum, dan pelayanan kesehatan di kelompok terbang yaitu umur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat mendaftar, sudah pernah menunaikan ibadah haji.

Selain itu, Isman juga menambahkan bahwa, pembimbing dari unsur Kelompok Bimbingan yang memiliki komitmen terhadap penyelenggaraan ibadah haji pemerintah, dapat membaca Al-Qur’an dengan baik, wajib memiliki kemampuan di bidang peribadatan dan ilmu manasik haji, memiliki kemampuan untuk membimbing ibadah haji dan umrah, serta diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau harus melalui proses rekrutmen.

“Untuk ditugasi sebagai TPHD, Bupati/Walikota harus melakukan proses rekruitment terlebih dahulu, yang jumlahnya sesuai dengan kuota yang ditetapkan oleh Menteri Agama. Dalam merencanakan dan melaksanakan proses rekrutmen tersebut, wajib berkoordinasi dengan Kepala Kanwil atau Kepala Kantor Kementerian Agama setempat dengan berbagai mekanisme yang sesuai,” jelasnya

Lanjut Isman, TPHD diangkat oleh Gubernur atau Bupati/Walikota setelah melalui seleksi yang meliputi seleksi administrasi, tes kompetensi, tes psikologi, dan seleksi lain yang diperlukan. Setelah lolos diwajibkan untu mengikuti pembekalan petugas yang biayanya dibebankan kepada APBD yang dilaksanakan paling lama 10 hari di masing-masing embarkasi, terintegrasi dengan perbekalan petugas TPHI, TPIHI dan TKHI.

“Dengan biaya untuk pemberangkatan TPHD tidak mendapatkan subsidi dari dana indirect cost, sehingga setiap jemaah TPHD dibebani ongkos haji Rp 70,14 juta per orang, sebab tidak disubsidi karena mereka tidak melakukan setoran awal layaknya jamaah haji reguler pada umumnya”, tandasnya.

Sehingga menjadi dugaan korupsi, karena tentunya harus dilengkapi berbagai data dan fakta. Diantaranya apakah penentuan TPHD tersebut melalui proses yang sesuai dengan amanat Permenag No. 20 tahun 2016 atau tidak, yang dibuktikan dengan berbagai dokumen pelaksanaan rekruitment dan lainnya.

Lebih jelasnya, dugaan korupsi atas dasar kajian GASAC, pihaknya meyakini terdapat penerima manfaat TPHD tersebut adalah pejabat Pemda, membungkam ada indikasi korupsi dengan modus penyalahgunaan wewenang. Sementara itu, jika pemanfaatnya adalah pejabat penegak hukum, maka patut ditindak pindanakan korupsi dengan modus gratifikasi.

Menurut keterangan yang dihimpun Plt Bupati Cianjur Herman Suherman, pihaknya langsung Meng-SK- kan tiga Nama menjadi TPHD yaitu Sekretaris Daerah a/n Aban Sobandi, Ketua Kajari Cianjur a/n Yudi Supruyadi, dan Istri Kajari a/n Surtiningsih. Hal itulah yang menjadi menjadi perhatian GASAC.

“Jangan karena pak Kajari bisa mengkriminalisasi aktivis anti korupsi Cianjur, jadi dapat reward naik haji membonceng Istrinya menggunakan APBD. Itu sangat menyakitkan dan tunggu kami lakukan aksi kembali di kejaksaan pasca kepulangan beliau”, tutur Jajang selaku Korlap GASAC. (*)

Hits: 9

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *