Bakornas LAPMI: LPJ Pleno Tidung Ilegal

Jakarta | Independensia.id – Direktur Utama Bakornas LAPMI PB HMI, Bergas Chahyo Baskoro, menyesalkan pelanggaran konstitusional yang dilakukan oleh Bidang Pembinaan Aparat Organisasi (PAO) PB HMI dalam penyelenggaraan Rapat Pleno II PB HMI versi Saddam di Pulau Tidung, Provinsi DKI Jakarta pada 2 – 4 Agustus 2019. Pasalnya, sebagai bidang yang bertugas melaksanakan rapat pleno, PAO melanggar aturan dengan menghadirkan peserta ilegal untuk masuk dan menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) di forum tersebut.

“Ada peserta ilegal yang bisa masuk ke ruang pleno, bahkan menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) organisasi,” kata Bergas di Jakarta, Senin (5/8/2019).

Seharusnya, tambah Bergas, yang boleh masuk ke dalam forum Sidang Pleno adalah seluruh fungsionaris PB HMI, Ketua Umum Badko dan/atau Ketua Umum Cabang Seluruh Indonesia, Ketua Umum/Direktur Badan Khusus setingkat Pengurus Besar, dan MPK HMI. Hal ini ada dalam konstitusi HMI hasil Kongres XXX Ambon. Sementara dalam Pleno II di Pulau Tidung tersebut, ada oknum yang mengatasnamakan Bakornas LAPMI PB HMI selaku Badan Khusus dan menyampaikan LPJ organisasi tanpa membawa surat mandat yang sah.

“Di konstitusi tertulis, yang berhak menghadiri pleno mewakili Badan Khusus adalah ‘Ketua Umum/Direktur’ bukan ‘Pengurus’, artinya siapapun yang hadir, harus mendapat mandat dari saya selaku Dirut, tapi faktanya itu tidak pernah ada,” tambah Bergas yang menjadi Direktur Utama Bakornas LAPMI sejak sebelum dualisme PB HMI terjadi.

Bergas menilai, penyampaian LPJ Bakornas LAPMI PB HMI tersebut merupakan skema rekayasa yang dilakukan Bidang PAO di bawah kepemimpinan Safruddin Abas (Safas) sebagai respon atas sikap Bakornas LAPMI PB HMI yang menolak mengakui keberadaan PB HMI versi Saddam Al Jihad pasca terjadinya politisasi terhadap kepengurusan Bakornas LAPMI. Ada indikasi untuk menundukkan Bakornas LAPMI agar tidak independen lagi dan dapat diatur oleh kepentingan kelompok tertentu.

 “Oknum tersebut harus mendapat sanksi organisasi, jika terus dibiarkan, ini akan mencederai marwah organisasi. Bahkan jika terlibat, Bidang PAO pun harus mundur dari jabatannya,” tandas Bergas.

Hits: 141

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *