ICMI Dorong Perubahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

Jakarta | Independensia.id – Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) mengusulkan agar RUU Penghapusan Kekerasan Seksual berganti nama menjadi RUU Kejahatan Seksual. Hal ini diutarakan dalam sesi diskusi media “Dialektika” yang diselenggarakan di Jakarta, Senin (5/8/2019).

“Definisi kekerasan seksual yang diatur dalam Bab 1 Pasal 1 RUU Penghapusan Kekerasan Seksual mengandung arti yang multitafsir dan tidak substantif, sebaiknya diganti kejahatan seksual sehingga cakupannya lebih luas dan dalam”, kata Dr. Sri Astuti Buchari M.Si, Wakil Ketua Umum ICMI.

Sri Astuti, yang juga menjadi ketua tim perumus pernyataan sikap ICMI dalam mendorong perubahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual berpendapat bahwa kekerasan seksual sejatinya adalah kejahatan yang dapat terjadi pada semua usia dan gender, sehingga seharusnya RUU ini berlaku universal. Selain itu, RUU yang dibuat harus bersumber dari nilai-nilai moral, agama, sosial budaya, pendidikan, ekonomi dan politik, termasuk hukum, adat istiadat, kebiasaan, kepatutan serta kearifan lokal yang sesuai dengan ideologi bangsa, yaitu Pancasila.

Dokter Hanny Nilasari, SpKK yang turut hadir sebagai narasumber menyampaikan bahwa berdasarkan data, Infeksi Menular Seksual (IMS) pada anak dengan kekerasan seksual meliputi keadaan patologis berat dan infeksi saluran reproduksi berat yang dapat menimbulkan komplikasi, yang prevelansinya 1 – 20% dari total kejadian kekerasaan seksual.

“Akan dapat menyebabkan meningkatnya angka kematian karena infeksi menular seksual sehingga berimbas pada meningkatnya beban negara,” ujar Hanny yang saat ini menjabat sebagai Ketua Kelompok Studi Infeksi Menular Seksual PERDOSKI.

Terkait dengan aspek ekonomi, selama ini ICMI menilai RUU Penghapusan Kekerasan Seksual tidak mengatur kompensasi terhadap korban kekerasan seksual, terutama kaum perempuan.

“Jika terjadi kerugian ekonomi, maka pelaku harus memberikan kompensasi kepada korban sebesar 100 juta rupiah sampai 1 milyar dan hukuman pidana selama maksimal 15 tahun penjara bagi pelakunya”, tambah Sri Astuti.

ICMI berharap dalam waktu dekat dapat menggelar pertemuan dengan DPR RI sehingga masukan yang sudah dirumuskan dapat direalisasikan. “Kita berharap minggu kedua bulan September bisa bertemu, karena RUU ini merupakan komitmen bersama antara DPR dan Presiden sehingga di tahun 2019 ini sudah bisa disahkan menjadi Undang-Undang,” tukasnya.

Selain Hanny dan Sri Astuti, turut hadir sebagai narasumber dalam diskusi ini adalah Prof. Dr. Ir. Aida Vitayala S. Hubeis, Masnah Sari SH, dan Dr. Herawati Tarigan. (Bergas)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *