DPD MAPANCAS Garut : Program P3TGI Tidak Sesuai Ketentuan dan Tidak Tepat Sasaran

Independensia | Garut – Dewan Pimpinan Daerah Mahadiswa Pancasila ( DPD MAPANCAS) Kabupaten Garut, Pertanyakan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGI) yang tidak sesuai dan tidak tepat sasarannya Kepada Dinas PUPR Garut. Selasa (06/08/2019).

Pada Tahun 2019 ini kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah meluncurkan program Infrastuktur Berbasis Masyarakat (IBM) dimana salah satu kegiatannya adalah program percepatan peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI).

Program tersebut merupakan lanjutan dari program yang sebelumnya dengan pelaksanaan hampir sama yaitu untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat petani pemakai air. Dalam kegiatan perbaikan, rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi sesuai dengan prinsip kebutuhan dan kemandirian.

P3-TGAI merupakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja irigasi desa guna kesejahteraan petani, peningkatan ekonomi masyarakat sekitar serta berkontribusi untuk ketahanan pangan. Salah satu yang menjadi program tersebut ialah Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk – Cisanggarung. Dimana wilayah sungai-sungai itu meliputi wilayah seluas 7.711 KM2 dan terletak di daerah Jawa Barat : Kab, Garut, Sumedang, Majalengka , Cirebon, Indramayu serta Provinsi Jawa Tengah : Kab. Brebes.

Ketua MAPANCAS Kab. Garut, Susanto menerangkan dalam hal ini jumlah lokasi penerima manpaat dari program P3-TGAI khususnya di Kabupaten Garut secara keseluruhan ada 138 lokasi. Tetapi dalam hal ini kami menemukan program yang memang bukan menjadi kewenangan BBWS Cimanuk- Cisanggarung yaitu sebanyak 48 Lokasi yang berada di daerah Garut Selatan.

“Dan menurut hasil kajian dan analisis kami ini diindikasikan menyalahi ketentuan sebelumnnya dimana program ini seharusnya dapat di terapkan diwilayah yang sudah di tentukan sebelumnya yaitu wilayah yang berada BBWS Cimanuk- Cisanggarung”. Ujarnya.

Selain itu penerapan program yang tidak sesuai dengan ketentuan ini diindikasikan adanya kongkalingkong di kalangan leading sektoral.

“Bahkan yang menjadi problem permasalahan ketika program ini tidak sesuai dengan titik lokasi yang sudah di tentukan, program ini terkesan di paksaan dan pihak dari BBWS Cimanuk-Cisanggarung malah akan terus melanjutkan program tersebut dengan alasan yang terkesan di buat-buat” lanjutnya.

Dari pihak MAPANCAS, menurut mereka program ini sudah jelas dan di khusukan untuk daerah sungai BBWS Cimanuk- Cisanggarung sehingga jika program ini tidak tepat sasaran maka akan berimplikasi pada lambatnya program percepatan peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI). Sehingga nantinya irigasi Desa guna kesejahteraan petani lalu peningkatan ekonomi masyarakat sekitar yang seharusnya dapat berkontribusi untuk ketahanan pangan akan terhambat karena penerapan program yang tidak sesuai.

“Kami pun telah melakukan audensi kepada dinas PUPR  dan ketika kami pinta keterangan mereka mengakui bahwa hal itu tidak sesuai dengan Ketentuan tetapi dalam hal ini mereka terkesan Cuci tangan dan menyuruh kita Supaya langsung  mempertanyakan ke BBWS  ” tambah Susanto.

Adapun dalam hal ini mereka Juga  menuntut  Kepada BBWS  Cimanuk-Cisanggarung :
1. Meminta juklak juknis pelaksanaan program P3TGI tahun anggaran 2019
2. Kepada BBWS untuk menunda dan membatalkan pelaksanaan kegiatan  atau mengalihkan lokasi yang sesuai dengan kewenangan yaitu daerah aliran sungan Cimanuk-cisanggarung.  Yang terdiri dari 48 lokasi diluar cimanuk-cisanggarung (sebagai mana terlampir).Demi terciptanya kondusifitas
3. .Apabila kegiatan tersebut terus dilaksanakan,akan melaporkan ke Komisi OMBUDSMAN RI atas indikasi maladministrasi dan penyalahgunaan wewenang (abuse of fower), berdasarkan release yang diterima oleh redaksi Independensia.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *