Bakornas LKMI: Kenaikan Iuran BPJS Harus Dibarengi Peningkatan Sistem yang Efisien dan Efektif

Jakarta | Independensia.id – Badan Koordinasi Nasional (Bakornas) Lembaga Kesehatan Mahasiswa Islam (LKMI) PB HMI bekerjasama dengan Majelis Nasional (MN) KAHMI menggelar diskusi menyikapi kenaikan iuran BPJS, di gedung KAHMI Centre, Senin (16/09).

Diskusi yang mengambil tema “Milenial Muslim Menyikapi Kenaikan Iuran BPJS” bertujuan menjawab polemik yang terjadi di masyarakat.
Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fachmi Idris. Dirinya mengatakan bahwa masalah yang terjadi di masyarakat saat ini ialah menginginkan BPJS saat masyarakat sedang sakit. Sedangkan saat sembuh, lanjut Fachmi masyarakat melupakannya. Selain itu banyak yang menghubungkan antara pelayanan kesehatan rumah sakit dengan BPJS, padahal Fachmi mengimbuhkan pelayanan kesehatan rumah sakit bukan tanggungjawab BPJS.

“Pelayanan tersebut tanggungjawab rumah sakit itu sendiri dan syarat standardisasi rumah sakit dari Kemenkes bukan BPJS”, ucap Fachmi.

Oleh karena itu, Fachmi melanjutkan penangan masalah akut defisit BPJS tetap menjadi tanggungjawab pemerintah dengan memberikan dana talangan.

Di sisi lain, Ketua Lembaga Kesehatan Masyarakat MN KAHMI, Adib Khomaedi menuturkan program JKN ini bukan soal kenaikan iuran belaka, sebab usulan kenaikan iuran sudah disampaikan dari 3 tahun yg lalu . Bagi Adib, yang paling penting adalah pembenahan sistem yaitu rules, structure dan institution.

“Masalah kenaikan iuran juga harus sinergi dengan manfaat atau benefit peserta sesuai nilai premi yg ditetapkan”, tutur Ketua PB IDI terpilih.

Dari beberapa hal yang telah didiskusikan bersama dengan narasumber yang kapabel di bidangnya, Bakornas LKMI PB HMI melalu Direktur Utama, Fachrurrozy Basalamah berharap agar pemerintah memperhatikan hal-hal yang berkaitan sebelum menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Hal tersebut dimaksudkan agar tidak ada pihak yang dirugikan.

“Pemerintah harus mengkalkulasi kenaikan iuran BPJS dan segera menginstruksikan kepada BPJS kesehatan agar memperbaiki sistem manajeman menjadi lebih efisien dan lebih efektif”, ujar Rozy.

Sebagai penutup Bakornas LKMI PB HMI mengeluarkan beberapa point pernyataan sikap untuk menanggapi keinginan pemerintah dalam hal kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

  1. Pemerintah harus lebih pro ke rakyat untuk menaikkan iuran BPJS Kesehatan.
  2. Peningkatan iuran harus diikuti peningkatan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan.
  3. Meningkatkan keaktifan peserta BPJS dalam membayar iuran.
  4. Sistem pelayanan pasien BPJS di rumah sakit harusnya menjadi 1 kelas saja, sehingga pelayanan menjadi merata.
  5. perlu dilakukan perbaikan dan kontrol yang lebih terhadap fasilitas kesehatan (faskes) yang melakukan tindak kecurangan.

Perlu diketahui, dalam diskusi tersebut, beberapa panelis yang turut hadir di antaranya, Sri Mulyani Indrawati (Menteri Keuangan), Fachmi Idris (Direktur utama BPJS), Chazali H, Hasbullah, Dan 2 orang penanggap yaitu Muh. Fachrurrozy Basalamah (Direktur Bakornas LKMI PB HMI) dan Moh. Adib khumaidi, (Ketua Lembaga Kesehatan MN KAHMI). (Fufu/Hakim)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *