Pro-Kontra RUU KPK

Oleh: Sofwan
(Mide Formateur I HMI Cabang Kota Bogor priode 2019-2020)

Opini | Independensia.id – Mayarakat telah disajikan dengan berbagai opini yang beredar di berbagai media informasi, yang menyajikan pemerintah dan DPR telah menyepakati Rancangan Undang – undang (RUU) KPK, hal ini menuai berbagai pro kontra dikalangan masyarakat, terlebih munculnya dugaan pelemahan terhadap KPK, yang disebabkan oleh RUU KPK.

Adanya RUU KPK ini tentunya dinilai melemahkan semangat dan kinerja KPK dalam pemberantasan korupsi. dimulai dari segi aktivitas penyadapan yang dinilai diperhambat kinerjanya, seperti yang dikemukakan dalam pasal 12B, pasal 12C, pasal 37B, dan pasal 47. Pada pasal 12B angka 4 disebutkan bahwa “penyadapan dapat dilakukan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak izin tertulis diterima” Hal ini berpotensi menghambat penanganan perkara karena selama ini banyak penyelidikan KPK diawali dengan penyadapan, ini sama saja menghabat kinerja KPK dalam pemberantasan korupsi.  

Begitu pula dengan pasal 37A yang dikhawatirkan sebagai upaya pelemahan KPK dengan adanya kehadiran Dewan Pengawas yang merupakan lembaga non-struktural yang memiliki peran sangat menentukan karena memupanyai wewenang memberi izin melakukan penindakan dan melakukan pengawasan lainnya. yang tak menutup kemungkinan orang orang yang masuk didalamnya  malah punya kepentingan lain. Hal inilah berpontensi mengintervensi laju gerak KPK yang bisa berdampak pada kinerja KPK.

Selain itu pada pasal 1 angka 6, dan pasal 24 ayat 2  mengenai status pegawai tetap berubah menjadi aparatur sipil negara. Pada pasal 45 ayat 3 disebut bahwa penyidik KPK dapat berasal dari kepolisian, kejaksaan, penyidik pegawai negeri sipil. Kalau kita tinjau secara yuridis ini bertentangan dengan putusan MK Nomor 109/PUUXIII/2015 salah satu amar putusan MK yang menyatakan bahwa KPK berwenang mengangkat penyidiknya sendiri atau penyidik independen (Non-PNS).  Bahkan pada pasal 1 angka 3 terkait status KPK yang menjadi lembaga Pemerintah atau Eksekutif, dan dikhawatirkan Komisi yang anti rasuah ini berpotensi tak lagi Independen.

Pemerintah dan DPR dalam melakukan Revisi RUU KPK ini amat terasa “dipaksakan” karena revisi tersebut tidak masuk dalam daftar RUU prioritas pada Program Legislasi Nasional dan terkesan terburu buru dalam mengesahkan RUU KPK,  Oleh sebab itu saya mengajak seluruh masyarakat untuk menolak RUU KPK ini.

KPK selama ini telah menjadi ikon pemberantasan korupsi, dengan asumsi sejak awal dibentuknya depandang sebagai lembaga negara yang independen yang sangat ditakuti pejabat eksekutif, legislatif dan yudikatif. Namun akankah tetap ditakuti bila tak memiliki kekuatan atau kewenangan dalam pemberentasan penuh tindak pidana korupsi? ataukah dengan melemahnya lembaga ini, KPK hanya sekedar dijadikan simbol yang tak ditakuti, sehingga melahirkan kesewenang-wenangan penguasa? Save KPK!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *