SEMA UIN Bandung: Judicial Review Jalan Terbaik Menciptakan Keadilan Hukum

Bandung | Independensia.id – Senat Mahasiswa (SEMA) UIN Sunan Gunung Djati Bandung mendorong adanya Judicial Review terhadap beberapa Undang-Undang yang dinilai meresahkan masyarakat. Hal ini diperlukan agar ketegangan publik mereda dan masyarakat merasa bahwa hukum telah ditegakkan dengan adil.

“Kami harap lembaga negara, terutama Mahkamah Konstitusi segera merespon keresahan publik yang mencuat akhir-akhir ini dengan melakukan Judicial Review terhadap Undang-Undang yang kontroversial, terutama UU KPK,” ujar Umar Ali Muharrom dalam konferensi pers yang dilakukan SEMA (Senat Mahasiswa) UIN Bandung pada hari ini (17/10/2019) di Aula Student Center UIN Sunan Gunung Djati, Bandung.

Dalam konferensi pers yang turut dihadiri oleh Forum Lembaga Legislatif Mahasiswa Indonesia (FL2MI), Komunitas Perempuan Indie, dan para mahasiswa UIN Bandung, Umar menilai bahwa UU KPK yang disahkan beberapa waktu lalu oleh DPR RI belum mencerminkan kehendak publik. Hal ini dilihat dari serangkaian aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh mahasiswa dan berbagai elemen lainnya setelah UU tersebut disahkan.

Selain UU KPK, Umar juga meminta agar DPR RI dan Pemerintah mengkaji kembali dengan seksama beberapa Rancangan Undang-Undang (RUU) yang sempat tertunda pengesahannya, seperti RUU KUHP, RUU Pertanahan, RUU Minerba, dan RUU Pemasyarakatan.

Pada kesempatan ini, Senat Mahasiswa UIN Bandung juga menyampaikan beberapa poin rekomendasi, diantaranya menuntut Pemerintah dan DPR RI untuk mengadakan pengkajian ulang terhadap semua RUU dengan melibatkan elemen mahasiswa, dan menjalankan prosesnya dengan lebih transparan dan akuntabel. Terkait UU Pesantren, Pemerintah diharapkan lebih memperjelas makna pesantren secara filosofis dalam bingkai kehidupan berbangsa dan bernegara.

Selain itu Pemerintah juga diminta untuk lebih mencurahkan perhatian dalam menyelesaikan persoalan bangsa, terutama terkait Kebakaran hutan dan Lahan (Karhutla), perampasan tanah petani, kriminalisasi buruh dan petani, dan beragam problem kebangsaan lainnya. “Pemerintah dan lembaga negara lainnya harus mampu menunjukkan keberpihakannya kepada urusan-urusan publik agar masyarakat percaya bahwa mereka mampu memegang mandat rakyat,” pungkas Umar.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *