Jawatan Negara Musuh dan Rakyat Lawannya

Oleh: Dede Ruslan, Mahasiswa UIN Serang. Kader HMI Komisariat Fasei Cabang Serang

Opini | Independensia.id – Kondisi negara yang terjadi sekarang absurd terlihatnya, karena bentuk penegakan seolah menjadi pemberontakan, tidak mungkin dapat disebut pemberontakan, jika suatu tuntutan yang lahir dari keluhan kaum jelata. Suara itu dianggap pemberontakan?. Apakah suatu gerakan-gerakan perlawanan selalu bermula dari segelintir populasi yang tidak menerima tekanan dan pembodohan publik, disebut pemberontakan?. Anggapan yang mendatangkan pemberontakan-pemberontakan itu biasanya dari bagian-bagian kecil, dan bagian yang kecil sekali, itu yang diwariskan oleh bangsa kolonial penguasa untuk menaklukan perlawanan, bahkan mereka sering menyebutnya gerakan-gerakan ekstrimis. Namun, sebaliknya menurut para kaum yang tidak mendapatkan keadilan itu adalah sebuah langkah revolusi yang bermuara pada kebebasan/keindahan dalam menjalani hari-hari selanjutnya .

Pembahasan pemberontakan akan kita skip terlebih dulu, untuk menuai anti plagiatisme ide, akan coba dijelaskan darimana asalnya ingin menulis artikel ini. Hal ini hanya sebagai intermezzo kefokusan dalam membaca saja.

Judulnya terinspirasi dari buku catatan pinggiran, kumpulan tulisan Goenawan Mohamad di salah satu buku. Dalam buku itu, penulis menemukan satu ide tulisan yang luar biasa sesuai kiranya dengan kondisi sekarang. Judul dari sub bab itu adalah MUSUH DAN LAWAN. Dari sana, aku persembahkan kata musuh untuk jawatan negara dan kata lawan, diberikan kepada rakyat. Menarik bukan pembahasannya, ia membedakan dua kata itu sebagai berikut, ini uraiannya.

Ada musuh ada lawan, kedua kata itu berbeda. Hanya kita sering melupakannya. Marilah kita bermula pada KBBI. – sepintas menyebut lawan  sebagai sinonim musuh, tapi tak seluruhnya. Kita misalnya tidak bisa mengatakan “musuh kata” Melainkan “lawan kata”. Kita juga misalnya tidak bisa mengatakan, “Siapakah musuhmu bercakap-cakap tadi?” melainkan “Siapakah lawanmu bercakap-cakap tadi?. (Goenawan Mohamad).

Dengan kata lain, dalam pengertian  lawan, tidak ada antagonisme yang total. Rakyat mengkritik negara bukan sebagai musuh, melainkan melawan ke sewenang-wenangan aturan yang tidak pro rakyat, entahlah semua kebijakan dipertimbangkan dan difilterisasi oleh para jawatan negara saja, dan hasilnya pun, hanya untuk kepentingan jawatan negara saja. Misalkan, undang-undang yang memperbolehkan koruptor ikut dalam kontestasi politik lagi, ditambah dengan revisi undang-undang KPK yang ujungnya bermuara pada jawatan Negara saja, bukan terhadap kaum jelata. BPJS dinaikan menuai pelawanan dari rakyat tetap saja dikukuhkan, pemindahan ibukota yang memerlukan biaya sangat besar dan menuai pendapat yang tidak selaras dengan para jawatan Negara dari rakyat. Tapi, terus saja dilakukan hingga lupa bahwa masih banyak persoalan yang lebih penting yang harus diselesaikan, namun jawatan Negara tetap saja melakukanya. Sungguh miris memang?.

Ketika ribuan mahasiswa turun ke jalan mulai bersuara, baik di daerah-daerahnya sampai berkumpul hingga menuju Ibukota Negara Indonesia. kita melihat ribuan pelajar turun dengan nalar dan keresahan bersama. Namun itu tanpa ada hirauwan yang serius atau respondsip yang baik oleh para jawatan Negara. Perjuangan mereka hanya dianggap sebagai nostalgia saja oleh para orator ulung jalanan tahun 98 yang sekarang jadi orator elitis (duduk di parlemen). Seolah perjuangan mahasiswa atau pelajar ini terulang kembali pada runtuhnya orde lama menuju orde baru hingga reformasi, itu semua ada keterlibatan aktor masyarakat yang netral yang sering kita ketahui yaitu para cendikiawan kaum intelektual yang mempunyai fungsi sebagai agen of social control, agen of change, iron stock dan moral force, yaitu MAHASISWA.

Kematian mahasiswa atas tragedi di era reformasi, sungguh hanya jadi bentuk empati semata, taidak ada tindakan yang jelas atas terbenuhnya mahasiswa dan hilangnya nyawa seorang manusia di Negara yang sangat memegang teguh asas-asas terkait HAM. Perkara kemanusian yang perlu ditegakan dalam Negara yang beradab mulai terdestruksi, niliai-nilai hukum mengalami degradasi pemaknaan oleh manusia abad 21. Kasus HAM banyak yang tak terselesaikan di Negara yang beradab ini. Lantas apa kerjaan para jawatan Negara yang mempunyai amanah beban dari seluruh rakyat Indonesia.

Lantas apakah isu-isu kekacauwan reformasi ini bisa menghilang begitu cepat, kebakaran hutan di riau, RUU yang lainya ? seolah semua itu berhenti, kekcauan, suara mahasiswa yang mulai redup, menjelang ceremonial besar yaitu pengukuhanya orang nomor satu di Negara Indonesia. Bentuk stakholder daerah-daerah lain seolah mendekati para mahasiswa ataupun pemuda ditawarkanlah satu forum-forum dialektika yang semua budgeting kegiatan difasilitasi, sehingga mereka dialihkan perhatianya dari tututan dan suara lantang yang dilakukanya dijalanan. Hal itu terbukti efektif dan berjalan lancar para unsur elemen masyrakat yang netral sudah masuk dalam perangkap. Terlihat suatu gerakan pengawalan dan penyampaian tuntutan yang harus dipenuhi oleh para jawatan Negara sudah redup.

Abad ke-21 yang sungguh digitalisasi yang mempermudah segala aktivitas yang mengikis ruang privasi individu, semua akan lebih mudah terakses diketahui oleh public. Para jurnalis dan media-media televisi maupun cetak selalu menberitakan segala informasi yang ada. Dari kecelakan lalulintas, kecelakaan sisitem Negara, kecelakaan berpikir bahakan samapai kecelakan memberitakan sesuatu yang benar terjadi, karena takut diciduk oleh sang punya aturan. Seolah dianggap berbahaya pengujar kebencian, hoaxs dan segala macam, sehingga ketundukanlah yang diperbuatnya, lumayan bisa ganjal perut sebentar.

Benar memang apa yang disampaikan oleh founding father negara ini, aku akan lebih meudah melawan musuh, karena bangsa asing yang aku lawan, sedangkan kalian akan lebih sulit melihat musuh karena akan melawan teman sebangsa mu sendiri. Aduhai alangkah kuatnya pergerkan kita sekarang umpama pertarungan saudara itu tidak terjadi. Niscaya, kita tidak yang rusak susunan sebagaimana sekarang ini. Niscaya pergerakan kita lebih maju, walaupun rintangan bagaimanapun juga.

Kata nasionalisme, hanya sebagai pelajaran di kelas saja, implemnatsi hanya segelintir populasi yang mempunyai idealisme di atas keindahan materi dan kebegahan parut sendiri. Para pimpinan organisasi-organisasi mahasiswa dan bentuk organisasi mahasiswa sedang dipertanyakan peran dan fungsinya kemana? Apakah mereka ikut kongkow-kongkow dengan abang-abangnya yang sudah duduk di kursi parlemen?. Mungkin hanya nilai cinta atas bumi pertiwi dengan asas gotong royong yang bisa mempersatukan kedaulatan. Benar apa yang disampaikan oleh tokoh Negara kita kala dulu idealism adalah keistimewan terakhir yang dimiliki pemuda, jika idealism sudah tergadaikan oleh ilusi yang ditawarkan, maka kekacauanlah yang akan terus kita terima.

Poin yang coba ditawarkan kepda para pembaca, pertama rawat dan pelihara idealism, kedua tumbuh suburkan dalam setiap individu nilai-nilai nasionalisme, ketiga rangkul dengan kosep gotong royong, ke empat rajut kembali rasa perjuangan untuk terus menegakan kebenaran. Penglihatan si jelata dari pelosok negeri yang kecewa atas drama para jawatan Negara.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *