Bakornas Lapmi PB HMI Soroti Masalah Kebijakan Asuransi Pertanian

Independensia.id|Jakarta – Selama kurun waktu lima tahun terakhir sejak tahun 2014, capaian produksi padi nasional menurun drastis sejak tahun 2018. Berdasarkan target Kementerian Pertanian sebesar 83 juta ton Gabah Kering Giling (GKG), menurut hitungan Badan Pusat Statistik (BPS) hanya terealisasi 63% atau sekitar 56,5 juta ton.

Penurunan produksi ini, menurut Peneliti LIPI, Deni Hidayati disebabkan oleh petani dan usaha tani padinya berhadapan pada tingginya risiko ketidakpastian dan kerugian usaha tani akibat bencana (banjir dan kekeringan) serta serangan organisme pengganggu tanaman (OPT).

“Terutama setelah dipengaruhi oleh dampak perubahan iklim yang semakin meningkat,” ungkap Hidayati, Jumat (21/02).

Asuransi pertanian, lanjut Hidayati menjadi upaya pengalihan risiko (risk sharing) untuk melindungi petani dan usaha taninya.

“Memberikan ganti rugi akibat kegagalan usaha tani sehingga keberlanjutan usaha tani dan penghidupan petani dapat terjamin,” katanya.

Pemaparan Materi oleh Peneliti LIPI Deni Hidayati

Bakornas Lapmi PB HMI, sebagaimana disampaikan oleh Direktur Utama, Bergas Chahyo Baskoro menilai ketidakpastian jaminan keberlanjutan profesi petani menjadi faktor utama menurunnya motivasi petani dalam melanjutkan usaha produksi yang dilakukan.

Hal tersebut membuat Bakornas Lapmi PB HMI mendorong Komisi IV DPR RI untuk mendorong pemerintah agar segera melakukan sosialisasi menyeluruh terkait asuransi pertanian, yang meliputi Asuransi Usaha Tanam Padi (AUTP), Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) atau Kerbau (AUTK), dan Asuransi Nelayan.

“Kehadiran Asuransi ini diharapkan dapat memberikan jaminan kelangsungan kehidupan petani dalam menghadapi beragam ketidakpastian faktor eksternal,” tutur Magister , Jumat, (21/02).

Oleh karena itu, Bakornas Lapmi PB HMI sebagai media independen yang memperhatikan dan mengawal isu-isu nasional menyoroti betapa pentingnya asuransi ini dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dari sektor pertanian dan mewujudkan ketahanan pangan yang menjadi target prioritas capaian pemerintah Joko Widodo selama lima tahun ke depan.

“Kami meminta agar masyarakat memperhatikan permasalahan asuransi pertanian sekaligus meminta dukungan publik agar program ini menjadi perhatian lebih dari pemerintah pusat,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *