Pegiat Hukum dan HAM Sesalkan Tindakan Pelontos 3 Kepala Guru

Oleh : Fabitul Rahmat

(Kader HMI Cabang Malang)

Opini – Independensia.id | Tragedi 10 siswa yang tewas pada kegiatan sisir sungai Sempor Donokerto Turi, Sleman, polisi menetapkan Pembina Pramuka SMPN 1 Turi sebagai tersangka karena kelalaiannya pada kegiatan Sisir Sungai tersebut. Namun, perlakuan aparat terhadap para guru Pramuka ini saya kritik keras karena sampai menggunduli kepala para guru tersebut pada Konferensi Pers Polres Sleman.

Saya mengkritik keras perlakuan polisi kepada guru-guru itu, seolah-olah mereka adalah pencuri ayam yang harus digunduli, sedangkan koruptor yang mengkorupsi triliunan rupiah tidak dicukur. Tragedi Sisir Sungai ini menggambarkan lemahnya kompetensi guru, harusnya memperhatikan kondisi cuaca dan medan yang dihadapi.

Selain itu, saya juga mengecam perlakuan polisi terhadap para guru SMPN 1 Turi dan polisi dianggap berlebihan menggelandang, memamerkan guru di depan media, digunduli, dan perlakuan selayaknya kriminalitas berat yang menyebabkan untuk menggiring opini masyarakat bahwa tersangka adalah pelaku kejahatan berat.

Perkap 7/2006 pasal tentang Kode Etik Profesi Kepolisian RI. Perkap 8/2009 pasal 11 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian yang pada intinya polisi dilarang melakukan tindakan yang merendahkan martabat manusia (eighen rechting) dan kondisi diatas menunjukkan bahwa kepolisian telah melakukan perbuatan itu kepada guru.

Kita wajib menghormati proses hukum yang sedang berlangsung di kepolisian, tetapi perlakuan kepada mereka yang dalam hal ini guru, tidak etis dilakukan. Lagi pula, kasusnya bencana dan tidak disengaja juga siswa terseret banjir.

Bahwa standar prosedur penyidikan yang telah ditetapkan mewajibkan aparat kepolisian melakukan proses penyidikan yang humanistik dan menjunjung tinggi Asas Presumption of Inocence (praduga tak bersalah) untuk seluruh tersangka maupun terdakwa sebelum adanya putusan dari hakim.

Tindakan tersebut secara tidak etis mendelegitimasi hak-hak asasi tersangka. Sebagai law enforchement (aparat penegak hukum) tidak sepatutnya melakukan eighen rechting berupa pembotakan terhadap tersangka.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *