Menuju Demokrasi Substansial

Oleh: Nardi Maruapey

(Wasekum PA Badko HMI Mal-Malut)

Opini – Independensia.id | Terlalu naif kalau ada yang masih memaknai atau pemaknaan kita tentang demokrasi hanya terbatas pada apa yang didefnisikan Abraham Lincoln, bahwa demokrasi adalah pemerintah yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (govement of the people, by the people, and for the people) atau dengan kata lain kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat. Sebab nanti pertanyaan yang muncul adalah “rakyat yang mana?”.

Ada juga yang hanya memahami bahwa demokrasi itu rakyat mempunyai hak dalam memberikan suara, pendapat, dan lain sebagainya di depan umum. Atau perwujudan dari demokrasi itu dengan adanya pemilihan umum, dimana rakyat mempunyai hak untuk memberikan pilihan politiknya.

Pemahaman ini tidak salah. Tapi apakah hanya dan sedangkal itu pemahaman kita tentang sebuah makhluk abstrak yang bernama demokrasi ini? Tentu tidak. Sebab ada banyak hal yang harus ditelusuri lebih mendalam dengan menggunakan nalar secara radikal tentang makna dan nilai dari demokrasi. Karena kalau hal itu tidak dilakukan, maka demokrasi akan menjadi mimpi buruk bagi diri kita sendiri dan masa depan negara bangsa.

Sehingga tidak sedikit dari kita lebih memanfaatkan kalimat demokrasi untuk kepentingan segelintir orang atau kelompok tertentu saja. Bahkan, tokoh sekelas Mahbub Djunaidi pernah mengutarakan bahwa ‘demokrasi itu bisa dibunuh di dalam lembaga demokrasi oleh para demokrat dengan cara-cara yang demokratis’.

Bagaimana tidak, demokrasi kita saat ini sedang dibunuh secara perlahan dengan cara-cara yang demokratis oleh orang-orang yang mengatasnamakan pelaksana demokrasi. Akibatnya, demokrasi itu sendiri telah kehilangan roh dan subtansinya.

Perlu diketahui, praktik demokrasi sesungguhnya tidak berhenti pada soal elektoralisme. Dalam ilmu politik kita mengenal adanya demokrasi substansial, yang berarti tidak sekedar pemenuhan hak-hak sipil (civil right), namun sekaligus diimbangi dengan adanya effective governance.

Tetapi secara substansial, demokrasi tetap bertumpu pada prinsip ‘keutamaan warga negara’, yaitu jaminan filosofis bahwa politik tidak terbagi habis dalam electoral politics. Artinya, jika mengutip tulisan Rocky Gerung yang berjudul ‘Mengaktifkan Politik’, bahwa kewarganegaraan tidak boleh direduksi ke dalam mekanisme demokrasi prosedural atau politik pemilu.

Demokrasi Substansial

Pada hakikatnya diskursus wacana demokrasi tidak akan pernah lepas dari banyak hal seperti panggung pergulatan politik, ekonomi, hukum, negara, kekuasaan, pemerintahan dan entitas lainnya. Sehingga demokrasi menjadi pilihan terbaik diantara semua pilihan sistem yang ada dalam wacana nation state karena dipandang sebagai substansi dan norma secara umum.

Menurut Nurcholis Madjid yang dikutip Sukron Kamil (2002) bahwa demokrasi bukanlah kata benda, tetapi lebih merupakan kata kerja yang mengandung makna sebagai proses dinamis. Demokasi adalah proses menuju dan menjaga civil society yang menghormati dan berupaya merealisasikan nilai-nilai demokrasi. Oleh karena itu, dalam hemat saya demokrasi yang substansial adalah demokrasi yang harus lebih berbicara banyak tentang keterbukan dan kesadaran. Pertama, keterbukaan negara (pemerintah) untuk warga negara; Kedua, kesadaran negara secara etis bahwa toleransi terhadap pluralisme pemikiran itu perlu dirawat dan dijaga.

Selain itu, demokrasi harus mampu menghasilkan; (1) Kecerdasan bagi kehidupan bangsa dari segi pendidikan; (2) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat pada aspek kesejahteraan tanpa tebang pilih; (3) Perlindungan untuk kebebasan manusia dan memberikan hak warga negara secara politik, hukum, dan lain sebagainya.

Tujuan dari menuju demokrasi substansial diatas senada dengan pendapat Yudi Latief (2014), diantaranya banyak orang telah melupakan pokok persoalan bahwa demokrasi lebih dari sekadar ledakan perhimpunan, pesta pemilihan, atau rebutan kekuasaan. Tetapi, modus kekuasaan yang seharusnya lebih menjunjung tinggi daulat rakyat adalah dengan mewujudkan tujuan negara, seperti termaktub dalam pembukaan UUD 1945 yakni, “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.”

Pada akhirnya demokrasi substansial harus dilihat sebagai upaya untuk mencapai kebaikan bersama. Apapun soalnya, ending dari demokrasi itu keadilan. Keadilan bagi seluruh rakyat dengan mengedepankan etika dan moral dalam bernegara.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *