Etika Demokrasi Versi Rocky Gerung

Oleh : Nardi Maruapey

(Wasekum PA Badko HMI Mal-Malut)

Opini – Independensia.id | Konsep etik dalam penyelenggaraan demokrasi yang digagas Rocky Gerung didasari pada adanya kesetaraan hak dan kebebasan warga negara. Sebab prinsip primer dari demokrasi yaitu keutamaan warga negara dalam setiap agenda bernegara.

Tujuan demokrasi adalah yang mengutamakan kedaulatan rakyat diatas kedaulatan yang lain. Menurut Rocky Gerung, dalam demokrasi, status ontologi warga negara lebih tinggi dari keanggotaan partai politik. Tidak ada warga negara, berarti tidak ada demokrasi, tetapi politik dapat terlaksana tanpa partai politik.

Ketika membahas tentang tujuan demokrasi sebagai cita-cita yang ingin dicapai, Rocky Gerung sangat menyadari bahwa demokrasi adalah hasrat yang tak pernah sampai. Karena kita tahu, manusia sebagai individu pada dasarnya tidak akan pernah mengalami kepuasan.

Tetapi kebutuhan manusia dalam demokrasi harus dipenuhi secara adil. Ironisnya, saat ini kebutuhan (utilitas) demokrasi tidak lagi diukur melalui ambisi etisnya, yakni ‘dari, oleh dan untuk rakyat’, melainkan dengan kenyataan teknis yaitu menghitung jumlah konsensus atau sebuah keputusan dari suara rakyat. Konsensus inilah yang diejawantahkan melalui Pemilu.

Demokrasi ditentukan suara terbanyak atau suara mayoritas akan sangat berpengaruh besar dalam mengambil sebuah konsensus, dasarnya the winner takes all. Artinya, suara mayoritas yang akan semau-maunya menentukan kebijakan politik sebuah masyarakat. Padahal dalam demokrasi hak asasi manusia (HAM) mesti menjadi prioritas.

Pemahaman sekaligus praktik demokrasi semacam inilah yang dalam pandangan Rocky cenderung akan melahirkan oligarki, karena prosedural demokrasi dilakukan secara elektoral (koalisi, electoral treshold) yang memungkinkan terjadinya transaksi politik status quo.

Karena itu pula, tidak aneh kalau pengkritik demokrasi seperti Gatano Mosca, Clifrede Pareto dan Robert Michels cenderung melihat demokrasi sebagai topeng ideologis yang melindungi tirani minoritas atas mayoritas. Artinya, suara mayoritas dalam agenda politik elektoral hanya digunakan sebagai alat bagi kelompok oligarki untuk menjalankan kepentingan mereka.

Demokrasi

Pada prinsipnya, semua warga negara membutuhkan sebuah sistem pemerintahan yang demokratis, dimana semua orang memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan untuk dapat mengubah hidup mereka. Maka, muncul sistem demokrasi sebagai sistem pemerintahan sebuah negara, tentu konsep demokrasi merupakan antitesa dari sistem monarki dan kekuasaan para bangsawan (aristokrasi).

Kata ‘demokrasi’ pertama muncul pada mazhab politik dan filsafat Yunani kuno di negara-kota Athena (John Dunn, 1994). Dalam buku Origin of Democracy in Ancient Greece yang ditulis Robert Wallace, dkk (2007) menjelaskan bahwa saat dipimpin oleh Cleisthenes, warga Athena mendirikan negara yang umum dianggap sebagai negara demokrasi pertama pada tahun 508-507 SM.

Secara etimologis, demokrasi berasal dari kata Yunani demos berarti rakyat, dan kratos/kratein berarti kekuasaan/berkuasa. Demokrasi berarti rakyat berkuasa atau government by the people (Budiarjo, 2008).

Menurut Gunawan Sumodiningrat & Ary Ginanjar Agustian (2008), demokrasi juga merupakan seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan beserta praktik dan prosedurnya. Demokrasi mengandung makna penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia.

Dan pada akhirnya kita mengenal semboyan dari prinsip demokrasi yang dicetuskan Robespierre di Perancis untuk melawan absolutisme pemerintahan Raja Louis XIV (1643-1715), yakni liberte (kebebasan), egalite (persamaan), dan fraternite (persaudaraan).

Dari sinilah titik awal (starting point) demokrasi menjadi pilihan terbaik untuk dipraktikkan dalam sistem pemerintahan suatu negara dibelahan dunia. Data yang dikeluarkan oleh The Economist Intelligence Unit, tanggal 25 Januari 2017, sudah 86 negara di dunia ini yang menerapkan sistem demokrasi.

Ideal Demokrasi

Perihal tentang idealnya dari sistem demokrasi dalam pandangan Rocky Gerung harus menyentuh sesuatu yang paling mendasar dari sebuah bangsa. Indonesia dikenal dengan corak perbedaan dengan berbagai latar belakangnya.

Dari kondisi inilah, Rocky Gerung menawarkan adanya ‘toleransi’ sebagai tanggapan terhadap pluralisme bangsa dalam penyelenggaraan demokrasi. Dengan sudut pandang ini, demokrasi tidak berambisi memfinalkan kebenaran yang bersifat subjektif.

Menurut Rocky, toleransi adalah keindahan tertinggi dari demokrasi. Toleransi berarti penyelenggaraan politik tanpa penghakiman moral. Toleransi adalah kesepakatan untuk menerima kemajemukan nilai dan pandangan hidup secara horisontal. Sebab bagi saya, kemajemukan itu sebuah keniscayaan.

Dengan prinsip ini demokrasi bisa sekaligus mengantisipasi berbagai kemungkinan perubahan nilai dan pandangan hidup di dalam masyarakat. Proyek demokrasi memang terletak pada upaya untuk mengaktifkan politik pada pergaulan langsung antar warga negara. Jadi, dalam alam demokrasi, sesama warga negara mesti akftif melakukan transaksi pemikiran. Karena itulah etika dalam penyelenggaraan demokrasi.

Dalam kultur itulah etika berdemokrasi akan tumbuh dan berkembang dengan baik. Jadi, demokrasi tidak melulu hanya dipahami melalui politik perwakilan, sehingga membuat warga negara terbagi habis ke dalam politik elektoral.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *