PB HMI: Dari Dua(lisme) Menjadi Satu, Upaya Satu Kongres & Kesadaran Ketum PB HMI

Oleh: Nardi Maruapey

(Wasekum PA Badko HMI Mal-Malut)

Opini – Independensia.id | Tepat pada tanggal 13 Maret 2020 M atau bertepatan dengan 18 Rajab 1441 H di Masjid Agung, Sunda Kelapa, Jakarta Pusat, para kader dan sebagian alumni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) mengadakan Silaturahmi. Dalam acara itu hadir pula Akbar Tandjung, Bahlil Lahadalia, dan beberapa alumni lainnya. Tentu hadir juga dua pucuk pimpinan Pengurus Besar (PB) HMI dalam periode yang sama yakni R. Saddam Al Jihad dan Arya Kharisma Hardy.

Dalam pertemuan itu tentu ada beberapa hal yang dibicarakan, salah satunya adalah rencana pelaksanaan Kongres yang ke-31 untuk disatukan dari yang sebelumnya. Dimana dari kepengurusan dibawah komando Saddam akan melaksanakan Kongres di Palembang, Sumatera Selatan. Sedangkan kepengurusan yang dinahkodai Arya akan melaksanakan Kongres di Jakarta.

Pada acara silahturahmi itu juga, ada peristiwa menarik dimana secara resmi R. Saddam Al Jihad menyatakan mundur dari jabatannya selaku Ketua Umum sejak PB HMI mengalami dua(lisme) kepengurusan. Pernyataan itu juga menandakan bahwa tidak ada lagi dua(lisme) di tubuh PB HMI.

“Saya Respiratori Saddam Al Jihad Ketua Umum PB HMI periode 2018-2020 menyatakan sikap mengambil sebuah keputusan penting untuk himpunan ini. Saya mengambil sikap untuk penyatuan dalam Kongres Himpunan Mahasiswa Islam Periode 2018-2020 yang akan diselenggarakan di Surabaya tahun 2020,” kata Saddam.

“Maka dengan ini saya menyatakan sikap untuk mundur sebagai Ketua Umum PB HMI Periode 2018-2020. Dan menyerahkan kepada saudara Arya Kharisma Hardy sebagai Pj Ketua Umum PB HMI 2018-2020. Untuk dapat melaksanakan Kongres dalam satu Kongres Himpunan Mahasiswa Islam,” lanjut Saddam dalam pidato singkatnya.

Perjalanan Kepengurusan

Kepengurusan PB HMI yang dipimpin R. Sadam Al Jihad atau lebih tepat Ketum Saddam yang terpilih pada Kongres ke-30 di Ambon, dalam pertengahan perjalanan kepengurusannya dilanda masalah serius dan berdampak terhadap HMI secara organisatoris.

Masalah-masalah itu diantaranya: Pertama, kekeliruan Saddam selaku Ketua Umum dalam mengambil tindakan reshuffle sebagian pengurus tanpa melalui mekanisme konstitusi organisasi yakni Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) HMI. Kedua, Saddam yang terlibat kasus asusila dengan seorang gadis. Pandangan kader HMI ini disebut perbuatan tidak bermoral (amoral) dan tidak memberikan contoh yang baik sebagai pemimpin di himpunan.

Dari dua kasus ini, kalau ditafsirkan dengan pendekatan konstitusi, maka kesimpulannya adalah sebuah kesalahan yang harus dipertanggungjawabkan. Pertama, untuk kasus reshuffle yang mekanismenya tidak dilakukan oleh Saddam, bisa dilihat pada Pasal 21 tentang Personalia Pengurus Besar Ayat 18 bahwa Ketua Umum dapat melakukan reshuffle atau pemberhentian atau penggantian personalia Pengurus Besar dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
a. Keaktifan yang bersangkutan dalam rapat-rapat PB HMI
b. Realisasi program kerja di bidang yang bersangkutan dalam 1 (satu) semester
c. Partisipasi yang bersangkutan dalam Program Kerja PB HMI (diluar bidang yang bersangkutan)

Kemudian untuk kasus Saddam, bisa dilihat pada Pasal 10 AD HMI tentang Sanksi Anggota yang berbunyi:

  1. Sanksi adalah bentuk hukuman sebagai bagian proses pembinaan yang diberikan organisasi kepada anggota yang melalaikan tugas, melanggar ketentuan organisasi, merugikan atau mencemarkan nama baik organisasi, dan/atau melakukan tindakan kriminal dan tindakan melawan hukum lainnya.
  2. Sanksi dapat berupa teguran, peringatan, skorsing, pemecatan atau bentuk lain yang ditentukan oleh pengurus dan diatur dalam ketentuan tersendiri.
  3. Anggota yang dikenakan sanksi dapat mengajukan pembelaan di forum yang ditunjuk untuk itu.

Sebagai konsekuensinya, Saddam diberhentikan dari Ketua Umum PB HMI dan Arya Kharisma Hardy yang awalnya menjadi Sekertaris Jenderal atau Sekjend dipercayakan sebagai Pj Ketua Umum PB HMI.

Dari sinilah, awal mula sampai terjadi dua kepengurusan PB HMI dalam satu periode atau dua(lisme). Saddam tetap bersi keras bahwa dirinya adalah Ketua Umum mandataris Kongres ke-30 Ambon tanpa memikirkan kesalahan yang sudah ia lakukan. Sedangkan Arya dan pengurus lain yang di yang di reshuffle, akhirnya menarik diri.

Konflik internal PB HMI ini akhirnya menyebar sampai ke Cabang dan Badko di daerah-daerah yang juga mengalami dua(lisme) kepengurusan.

Kembali Menyatu: Sebuah Kesadaran

Pada dasarnya manusia selalu diselimuti rasa ego, itulah kenapa Sujiwo Tedjo dalam satu kesempatan pernah mengatakan bahwa musuh terbesar diri kita adalah diri kita sendiri. Artinya, Saddam sedang menuju sebuah kesadaran dengan menghilangkan egonya demi kebaikan bersama (common good).

Saddam Al Jihad dalam dinamika ini, bagi saya dan mungkin bagi kader HMI yang telah mengambil keputusan yang tepat. Entah apa motif dari keputusan itu. Tetapi ia berhasil menyadarkan dirinya sendiri dan mengambil jalan untuk mundur. Alhasil, HMI kembali menyatu untuk melanjutkan estafet kepemimpinan secara struktural yakni melaksanakan “Kongres Satu” di Surabaya.

Saddam secara apik kembali mengingatkan kita bahwa dalam konteks ber-HMI, perbedaan pemikiran itu hal biasa, bahkan berkonflik sekalipun. Tapi jangan pernah menghancurkan himpunan yang sudah terlanjur besar dengan berbagai dinamika yang ada.

Perlu ditegaskan, seluruh kader HMI boleh berbeda pemikiran, pendapat, dan gagasan dalam melihat realitas. Namun, “Terbinanya Insan Akademis, Pencipta, Pengabdi, dan Bernafaskan Islam, serta Terwujudnya Masyarakat Adil Makmur Yang Diridhoi Allah Swt”, harus tetap menjadi tujuan bersama dan satu-satunya dalam HMI.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *