DPR Gelar Rapat Paripurna Penutupan Masa Sidang, Rakyat Gelar Aksi Demonstrasi

Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar rapat paripurna penutupan Masa Persidangan IV Tahun 2019-2020, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/07). Rapat paripurna tersebut, sebagaimana dikabarkan oleh Kompas.com, membahas lima agenda penting DPR RI. Pertama, laporan Komisi XI DPR RI terhadap Hasil Uji Kepatutan dan Kelayakan Atas Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia Periode 2020-2025, dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan. Kedua, penyampaian laporan Komisi VI DPR atas Penetapan Pemberian Pertimbangan terhadap Calon Anggota Badan Perlindungan Konsumen nasional (BPKN) Periode 2020-2023, dan dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Ketiga, penyampaian Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN (P2APBN) TA 2019 oleh Pemerintah. Keempat, penyampaiannya laporan Badan Legislasi terhadap Hasil Evaluasi Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2020, dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan. Kelima, pidato Ketua DPR RI Penutupan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2019-2020.

Di sisi lain, masyarakat yang terdiri dari berbagai elemen berbondong-bondong ke gedung Parlemen Senayan untuk menyampaikan aspirasinya menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja (Ciptaker) dan RUU HIP. Penolakan RUU Cipta kerja dilakukan oleh kalangan buruh dan mahasiswa. Sedangkan penolakan RUU HIP dilakukan oleh Alumni PA 212.

Juru bicara aliansi buruh yang tergabung dalam Gerakan Buruh bersama Rakyat (Gebrak), Ilhamsyah mengatakan bahwa aksi yang dilakukan oleh buruh dan elemen lain sengaja dilakukan bertepatan dengan rapat paripurna yang digelar oleh DPR. Dalam tuntutannya, para massa aksi menuntut agar DPR menghentikan pembahasan Omnibus Law RUU Ciptaker yang dinilai cacat prosedur dan bermasalah dalam substansi.

“Aksi damai ini merupakan peringatan bagi pemerintah dan wakil rakyat agar mendengar dan melihat penderitaan rakyat yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) dan jadi korban pembiaran perampasan tanah di mana-mana. Kami ingin pemerintah fokus atasi Covid-19 dan memastikan perlindungan kesejahteraan, menegakkan keadilan, serta menghormati demokrasi,” kata Ilham kepada wartawan, Rabu (16/07).

Di lokasi yang sama, titik yang berbeda, Alumni PA 212 juga menggeruduk gedung DPR RI untuk menuntut agar DPR mencabut Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) dari program legislasi nasional (prolegnas). Selain menuntut agar RUU ini dicabut dari prolegnas, mereka juga menuntut agar inisiator RUU HIP yang menjadi polemik segera diusut.

“Kita juga akan menuntut untuk segera mengusut inisiatornya dari RUU ini. Dan yang ketiga, kita juga akan menuntut siapa pun, apa pun, partai/ormas yang ingin mencoba untuk mengganti Pancasila dengan apapun untuk dibubarkan,” ujar Ketua Umum PA 212, Slamet Maarif sebagaimana dilansir oleh Detik.com (16/07).

Polisi pun melakukan pemisahan kedua massa dengan tuntutan yang berbeda. Massa PA 212 yang menuntut pencabutan RUU HIP berada di sisi jalan arah Slipi, sementara aliansi buruh dan mahasiswa yang menuntut Omnibus Law RUU Cipteker berada di dekat JPO depan kompleks DPR.

Diketahui, akan banyak lagi massa aksi dari kalangan mahasiswa yang akan menyerbu gedung DPR RI.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *