Jokowi Sebut Penolakan Terhadap UU Cipta Kerja Akibat Hoax

Independensia. Id – Menyusul gelombang aksi penolakan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja yang meluas di berbagai daerah di Indonesia, Presiden Jokowi sebut karena disinformasi mengenai substansi dari UU tersebut dan hoaks yang tersebar luas di masyarakat. “Undang-undang ini disusun bertujuan untuk kepentingan reformasi struktural dan mempercepat tranformasi ekonomi,” ujarnya di Istana Kepresidenan, Bogor, Jumat (9/10/2020). Ia monyontohkan, beredarnya informasi tentang penghapusan Upah Minimum Provinsi(UMP) , Upah Minimum Kabupaten/ Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP). “Hal ini tidak benar, faktanya upah minimum regional tetap ada,” tambahnya.Selain itu, orang nomor satu di Indonesia itu juga membantah  kabar bahwa upah minimum dihitung per jam. Dengan tegas ia mengatakan hal tersebut tidak benar.”Tidak ada perubahan dengan sistem sekarang, upah dapat dihitung berdasarkan waktu dan berdasarkan hasilnya,” ungkapnya.Demikian juga dengan kabar bahwa semua cuti, baik cuti sakit, cuti kawinan, cuti khitanan, cuti baptis, cuti kematian, cuti melahirkan? Dihapus tidak ada kompensasinya bahwa kabar tersebut tidak benar dan menyatakan hak cuti tetap ada. “Apakah perusahaan bisa mem-PHK kapan pun secara sepihak, benarkah jaminan sosial dan kesejahteraan lainya hilang ? Yang benar jaminan sosial tetap ada,” jelasnya.Selain itu presiden jokowi juga menepis kabar bahwa undang-undang cipta kerja ini disusun untuk kepentingan komersialisasi pendidikan. Sebab yang diatur dalam klaster pendidikan formal di kawasan ekonomi khusus.Ia juga beralasan UU ini disusun untuk memenuhi kebutuhan lapangan kerja baru yang mendesak menurutnya setiap tahun ada 2,9 juta penduduk usia kerja baru yang masuk ke pasar kerja. Apalagi di tengah pandemi ini, terdapat kurang lebih 6,9 juta pengangguran, dan 3,5 juta pekerja terdampak pandemi Covid-19. “Jadi tujuannya untuk menyediakan lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya bagi para pencari kerja serta pengangguran” katanya.Meski demikian dikutip dari berita independensia.id sebelumnya banyak pihak yang menyoal Undang-Undang Cipta kerja ini lantaran dianggap tak berpihak pada rakyat.

Reporter: Rudi Hartono (Tuban)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *